Jaksa Yakini Saipul Jamil Tahu soal Suap Rp 250 Juta untuk Hakim

Jakarta - Jaksa pada KPK meyakini Saipul Jamil tahu mengenai uang suap Rp 250 juta yang diduga untuk mantan Wakil Ketua PN Jakarta Utara Ifa Sudewi. Jaksa menyebut Saipul juga aktif mencari tahu perkembangan pengurusan perkaranya tersebut.

Hal tersebut diungkap oleh jaksa dalam surat tuntutan Saipul Jamil yang dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2017). Jaksa meyakini uang Rp 250 juta yang berasal dari rekening Saipul memang benar milik Saipul.

Baca juga: Ketua PN Sidoarjo Bantah 'Nyanyian' Rohadi Soal Suap

"Tampak jelas uang yang diambil Syamsul dan Amirudin pada tanggal 14 Juni 2016 dari BNI Syariah cabang Jakarta Utara adalah uang terdakwa, dan pengambilan uang tersebut dimaksudkan untuk pengurusan perkara terdakwa," kata jaksa Muhammad Nur Aziz saat membacakan surat tuntutan.

Menurut jaksa, hal tersebut mengacu pada kesaksian petugas bank dan kesaksian kakak Saipul, Syamsul Hidayatullah. Jaksa juga menyebut, apabila tidak tahu soal pengurusan perkara dan dugaan rencana menyuap hakim, Saipul seharusnya mencegah Syamsul saat mengambil uang di rekeningnya.

Baca juga: Hakim Ifa Disebut Terima Suap Tapi Dipromosikan, Apa Kata MA?

"Terdakwa sudah tahu perkaranya akan dilakukan pengurusan oleh Syamsul Hidayatullah dengan mengkondisikan hakim dan untuk itu diperlukan sejumlah uang yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah hakimnya," ujar Saipul.

"Apabila benar Terdakwa tidak pernah mengetahui sejumlah uang dimaksudkan oleh Syamsul Hidayatullah untuk mengurus perkaranya, maka Saudara Terdakwa melarang Syamsul Hidayatullah sejak pertama," katanya.

Uang Rp 250 juta dari Saipul diyakini untuk diberikan kepada hakim dalam rangka mempengaruhi putusan dalam perkara pencabulan. Uang diberikan melalui pengacara Berthanatalia Ruruk Kariman. Pada akhirnya Saipul divonis 3 tahun penjara dalam perkara tersebut.

Akibat perbuatannya, Saipul diyakini melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (rna/dhn)