DetikNews
Selasa 18 Juli 2017, 23:43 WIB

Menkominfo: Pemerintah Tak Punya Intensi Blokir Medsos Apa Pun

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Menkominfo: Pemerintah Tak Punya Intensi Blokir Medsos Apa Pun Foto: Agung Pambudhy/detikcom
Jakarta - Pemerintah melalui Kemenkominfo memblokir media perpesanan Telegram pada layanannya di website atau jika dibuka lewat komputer. Menkominfo Rudiantara menegaskan sebenarnya pemerintah tak berintensi memblokir.

"Pemerintah tidak pernah mempunyai intensi memblokir media sosial apa pun, dengan catatan kita semua sama-sama memperhatikan bagaimana ada koridor. Jangan sampai media sosial kita ini dipakai untuk hal-hal yang memuat konten negatif," kata Rudiantara di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).

Dalam kasus Telegram, pemerintah sudah berkomunikasi dengan pihak aplikasi tersebut. Pemerintah juga meminta Telegram membuka kantor perwakilan di Indonesia.

Namun hal yang substansial agar Telegram bisa tetap diakses via web di komputer, yakni dengan memperbaiki prosedur operasi standar (SOP), sehingga konten negatif dapat ditangkal.

"Tata cara bagaimana kalau misalkan kita menemukan konten negatif. Radikalisme dan terorisme. Bagaimana caranya? Kalau kemarin kan Telegram itu berbeda. Kalau yang medsos lain memberi nama orang, namanya siapa, nomor ponselnya berapa, e-mail-nya apa, organisasinya apa, dapat dihubunginya bagaimana. Kalau Telegram, itu menghubunginya hanya lewat e-mail," papar Rudiantara.

Rudiantara lalu mencontohkan bagaimana Telegram kurang responsif terhadap aduan. Pemerintah telah menghubungi lewat e-mail resmi aplikasi itu sejak Maret 2016, namun tak kunjung mendapat jawaban.

Hingga akhirnya kini pemerintah RI mengambil langkah tegas. Barulah akhirnya pencipta Telegram, Pavel Durov, mengakui pihaknya melakukan kesalahan dengan tak menggubris komunikasi dari pemerintah RI.

"Kalau sudah ada contact person-nya, SOP-nya seperti apa, kan gampang. Fokusnya adalah self filtering kalau bisa. Secara teknis itu kan bisa dilakukan pembuatan skrip. Skrip itu program kecil yang dia mengecek sebelum keluar. Kalau ada berkaitan dengan radikalisme, dia langsung apakah memberikan warning atau pemblokiran," tutur Rudiantara.
(bag/jor)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed