Ical Dukung Keputusan Golkar Tak Munaslub Usai Novanto Tersangka

Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie telah menerima hasil rapat pleno Partai Golkar yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Hasilnya, dia mendukung tujuh hasil pleno tersebut, yang salah satunya tidak melakukan musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

"Dewan Pembina bermaksud melakukan dukungan sepenuhnya kepada apa yang akan diambil oleh DPP tersebut. Jadi tujuh poin itu telah disampaikan dan Saudara telah mendengarkan dengan rinci," ucap pria yang akrab disapa Ical itu kepada wartawan di rumahnya, Jalan Mangunsarkoro 42, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini masih percaya Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar akan tetap berjalan meskipun tidak ada pergantian kepemimpinan setelah Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK.

"Dengan langkah-langkah yang telah diambil dalam rapat pleno tadi, saya yakin dan percaya Partai Golkar akan tetap berjalan. Karena Partai Golkar sifatnya kolektif-kolegial dalam melakukan tugas-tugasnya bila ketua umum sekarang masih berhalangan. Tetap ada satu Ketua Harian (Nurdin Halid), ada Sekjen (Idrus Marham) yang melakukan tugas-tugas itu," kata Ical.

Ical berharap, kader Partai Golkar tetap solid dan tidak terbelah konflik. Kader partai harus melaksanakan setiap keputusan pleno yang telah diambil.

"Saya yakin, dengan langkah-langkah seperti itu, Partai Golkar meskipun mendapatkan satu musibah tetap solid dan dapat mencapai tujuan dengan baik di pemilu legislatif yang akan datang dan pilkada-pilkada setelah ini," kata Ical.

Berikut tujuh keputusan dalam rapat pleno DPP Golkar:

1. DPP tetap konsisten melaksanakan hasil musyawarah luar biasa, khususnya yang berhubungan dengan dukungan terhadap pemerintah Jokowi-JK.

2. DPP tetap melaksanakan rapimnas tahun 2016, khususnya yang berkaitan dengan pencalonan Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden 2019.

3. DPP tetap melaksanakan keputusan rapimnas 2016 untuk tidak melaksanakan munas luar biasa.

4. DPP setuju keputusan Ketum Golkar menugaskan Ketua Harian dan Sekjen untuk bersama-sama melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi-fungsi harian dan tetap berkoordinasi dan tetap melaporkan kepada Ketua Umum Golkar, yaitu Setya Novanto.

5. Berkaitan dengan proses pengambilan keputusan terhadap Undang-Undang Pemilu pada 20 Juli 2017 yang akan datang, seluruh anggota Fraksi diwajibkan hadir dalam memperjuangkan penegasan Partai Golkar.

6. DPP Golkar meminta anggota Fraksi pemenangan pemilu Indonesia satu dan dua dan seluruh koordinator wilayah untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh kader berkaitan dengan kondisi terkini Partai Golkar, baik internal maupun eksternal.

7. DPP Golkar menyikapi permasalahan dan antisipasi ke depan harus tetap berpegang teguh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta seluruh peraturan pelaksanaan. (aik/jor)