Mahfud MD Dicecar Pansus DPR soal Objek Hak Angket

Jakarta - Anggota Pansus Angket KPK Arsul Sani bertanya kepada ahli hukum tata negara Mahfud MD soal objek hak angket sesuai UU MD3. Arsul menilai saat DPR membentuk Pansus Angket Bank Century, tidak ada yang mempermasalahkan BI sebagai objek Pansus.

"Pansus Century, BI ini disasar angket, bahkan saya kira dari kegiatan Pansus Angket Century lebih banyak pada BI. Kalau nggak salah menggeledah dokumen dari BI, tapi tak satu pun mengatakan BI tak bisa diangket pada saat itu," kata Arsul di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).

Politikus PPP ini mengatakan bisa saja ahli hukum tata negara tidak mempersoalkan jika objek pansus bukan KPK. Ia lalu membacakan mengenai objek hak angket sesuai Pasal 79 ayat (3) UU MD3.

"Ini menimbulkan pertanyaan, apakah ini karena KPK-nya, karena cintanya kita, maka menjadi berbeda dilakukan pada lembaga negara lain. Mungkin kalau Komnas HAM kita angket atau komisi lain kita angket, juga nggak akan ada suara yang sama?" tutur Arsul.

Mahfud menepis tudingan Arsul. Menurutnya, objek Pansus Angket Bank Century juga pihak pemerintah.

"Kasus Bank Century itu kan pemerintah juga, ada peran pemerintah. Jadi yang dipanggil Sri Mulyani sebagai Kepala KKSK. Dia dianggap bermasalah menjalankan UU BI sebagai pemerintah," jawabnya.

"Jadi memang pelaksanaan UU oleh pemerintah. UU KPK juga bisa diangket, bukan KPK diangket, tapi pemerintah," tambahnya.

Saat itu BI dipanggil, kata Mahfud, karena BI juga perlu dimintai kejelasan soal dana likuiditas.

"Itu yang menurut saya, yang diangket pemerintah, bahwa BI dipanggil karena berhubungan. Sama dengan Pelindo juga, kami tidak perlu perdebatkan, meski KPK selalu menang sampai kasasi, tapi ada tingkat Mahkamah Agung dan pengadilan," paparnya. (dkp/jor)