Ulama Se-Sulsel Tabayun ke Jokowi soal Perppu Ormas

Jakarta - Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2/2017 yang di dalamnya mengatur tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila. Ulama se-Sulawesi Selatan yang berkesempatan bertemu dengan Jokowi di Istana pun bertabayun tentang perppu itu.

"Memang ini butuh penjelasan kepada masyarakat, kepada umat, supaya tak ada yang menyalahpahami. Sebab, mereka ada protes, gejolak, karena mungkin mereka tak paham dengan itu," kata pimpinan ponpes Miftahul Jihad, Thamrin, seusai pertemuan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).

Di Sulawesi, kata Thamrin, sejauh ini belum ada gejolak menyusul terbitnya perppu itu. Tetapi dia dan para ulama lainnya merasa berkepentingan untuk mengklarifikasi hal itu kepada Presiden Jokowi.

"Sebenarnya tidak ada masalah. Kalau orang keberatan, kan ada jalur hukum yang mereka tempuh. Tak mungkin secara sistematik mempersalahkan. Kalau ada yang keberatan, silakan melalui jalur hukum," kata Thamrin.

Pertemuan ini sendiri sebetulnya menyambung yang sudah ada di Makassar sebelumnya. Mereka diundang oleh Istana sejak tiga hari lalu.

"Jadi hari ini beliau tepati janjinya," pungkas Thamrin. (bag/jor)