Cak Imin: Kader Tak Hadir di Paripurna RUU Pemilu Dipindah Komisi

Jakarta - Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mewajibkan kadernya di DPR ikut dalam sidang paripurna pengambilan keputusan isu krusial RUU Pemilu pada 20 Juli mendatang. Sanksi tegas menanti bagi kader yang melanggar.

"Langsung kita (partai) pindah komisi," tegas Cak Imin di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Baca Juga: Pansus RUU Pemilu Bahas Skenario Paripurna dengan Pimpinan DPR

"Memang wajib di Jakarta saat paripurna," kata Cak Imin.

PKB mengupayakan pengambilan keputusan isu krusial secara musyawarah. Soal ambang batas capres atau presidential threshold, PKB siap berkompromi 10 atau 20 persen.

"Fleksibel, mau 10 atau 20 persen no problem," ucap Cak Imin.

Baca Juga: PKB akan Sepakat Presidential Threshold 20%, tapi Ada Syaratnya

Seperti diketahui, rapat Pansus RUU Pemilu dan pemerintah menyepakati membawa lima paket isu krusial ke sidang paripurna 20 Juli. Adapun paket yang akan dibawa yakni:

Paket A
1. Presidential threshold: 20-25 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: sainte lague murni

Paket B
1. Presidential threshold: 0 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota hare

Paket C
1. Presidential threshold: 10-15 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota hare

Paket D
1. Presidential threshold: 10-15 persen
2. Parliamentary threshold: 5 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-8
5. Metode konversi suara: sainte lague murni

Paket E
1. Presidential threshold: 20-25 persen
2. Parliamentary threshold: 3,5 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota hare (dkp/elz)