Pemerintah Tunda Usulan Realisasi Pemekaran Daerah

Jakarta - Pemerintah menunda realisasi pemekaran daerah yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Masalah keterbatasan anggaran menjadi alasan utama penundaan itu.

Hal ini dibahas dalam rapat tentang penataan daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).

Hingga saat ini DPD mengusulkan 173 daerah yang dimekarkan dan masih ada 83 daerah yang masih juga dibahas di DPR. Sehingga total usulan daerah otonomi baru (DOB) yang dibahas berjumlah 314 daerah.

"Ya, semua. Di Mendagri, di DPR, di DPD. Kalau diputuskan skala prioritas, semua skala prioritas. Arahan Pak Wapres ke Ketua DPD kondisi sekarang belum mungkin karena anggaran yang sekarang dipercepat di daerah kalau dipecah 300 lagi, walah... semakin teriak-teriak," kata Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan.

Tjahjo menyebut penggunaan dana pendapatan asli daerah (PAD) juga belum menutupi untuk melakukan pemekaran wilayah. Bahkan 50 persen anggaran daerah masih dipasok dari pemerintah pusat.

Dia menambahkan, saat ini fokus pemerintah adalah percepatan pembangunan infrastruktur, sosial, dan ekonomi, yang ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir 2018.

"Jadi tidak mungkin 314 mau diambil. Sepuluh saja, aduh gegernya kayak apa. Diambil 100 saja ributnya kayak apa. Apalagi mau diambil separuh. Ini memang hak konstitusional daerah, tapi hak konstitusional negara juga harus dipertimbangkan. Negara kan untuk memberi kesejahteraan rakyat," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut rapat dengan DPD digelar untuk menjelaskan soal kondisi negara saat ini dan memberikan latar belakang alasan kebijakan pemerintah diambil.

"Seperti dimaklumi, defisit kita makin tinggi secara persentase. Kita harus selesaikan dulu masalah pokoknya," kata JK kepada wartawan. (fiq/rvk)