Statusnya Bisa Berdampak ke Pilpres, Novanto Diimbau Mundur

Jakarta - Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. Novanto pun diimbau mundur dari posisinya sebagai Ketum Golkar agar kasusnya tak berdampak pada partainya.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, jika Novanto tidak mundur sebagai ketum, hal tersebut akan berdampak pada strategi pemenangan Golkar di Pilkada Serentak 2018. Juga pada persiapan Pilpres 2019.

"Golkar butuh strategi dan kebijakan yang mumpuni untuk memenangkan 2018 (pilihan kepala daerah), belum lagi untuk 2019 (pilpres)," kata Feri dalam diskusi bertajuk 'Tersangka E-KTP, Setya Novanto Harus Mundur' di kantor Indonesia Corruption Watch, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2017).

Baca Juga: Novanto Tersangka, Airlangga Mengaku Tak Minat Kursi Ketum Golkar

Feri pun menyoroti soal kaderisasi di tubuh Golkar mengingat masalah yang dihadapi sang ketua umum itu. Kesolidan para kader Golkar untuk menyelamatkan partai dinilainya harus dilakukan.

"Bukan hanya kekompakan, tapi juga Golkar harus melihat bagaimana perubahan kaderisasi Golkar dengan cepat meskipun terjadi kondisi-kondisi seperti sekarang ini," ucap Feri.

Tak hanya itu, kalangan internal Golkar pun dianggap perlu merefleksi diri dan melihat kader-kader terbaiknya yang mampu menggantikan Novanto sebagai ketua umum partai berlambang beringin tersebut. Feri menilai, mempertahankan Novanto akan membuat rumit Partai Golkar sendiri.

Baca Juga: ICW: Novanto Seharusnya Ditahan agar Tak Pengaruhi Saksi

"Penting bagi internal Golkar untuk merefleksi diri mencari figur lain pengganti Setya Novanto untuk memimpin Partai Golkar karena berhadapan dengan 2 tahun penting itu. Mempertahankan SN sebagai ketua partai sangat membuat rumit Golkar sendiri," tuturnya.

Penggantian Novanto sebagai ketum dianggap Feri sangat penting agar gonjang-ganjing di Golkar tidak terjadi. Dengan demikian, Novanto juga akan lebih fokus dalam menghadapi kasusnya.

"Menurut saya, akan bijak bagi Golkar sebelum keributan menjadi-jadi, akan bijak di lingkup internal Golkar agar menunjuk pengganti. Begitu juga Novanto agar fokus pada masalahnya ini," ungkap Feri.

Baca Juga: Novanto: Saya Tak Pernah Terima Uang, Jangan Dibesar-besarkan

[Gambas:Video 20detik]

ICW sendiri mengimbau KPK segera menahan Novanto. Bila tidak, dikhawatirkan Novanto akan mempengaruhi saksi-saksi kasus e-KTP.

"Kami menilai sangat penting bagi KPK melakukan langkah hukum segera untuk menahan Setya Novanto. Karena dalam kesaksian persidangan menunjukkan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh Setya Novanto untuk mempengaruhi saksi," sebut komisioner ICW Donal Fariz sebelumnya, Selasa (18/7).

Seperti diketahui, KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka baru e-KTP. Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau 2 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia terancam hukuman seumur hidup. (elz/elz)