"Di 2016 tidak bisa dilaksanakan karena gagal lelang. Itu gagal lelang makanya sudah tercatat sudah 2016 sebelum (saya) masuk ke Dinas Pendidikan," kata Asep melalui sambungan telepon kepada detikcom, Serang, Selasa (18/7/2017).
Asep menyebut anggaran untuk rehabilitasi SD itu pada tahun 2016 sudah dianggarkan Rp 350 juta. Namun setelah gagal lelang, rencana rehabilitasi itu dimasukkan untuk tahun anggaran 2017. Dalam perkembangannya, rencana tersebut tidak ditindaklanjuti melalui anggaran APBD Serang namun diambil alih melalui dana CSR dari salah satu bank.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tim CSR kordinatornya ada di Bappeda, pelaksana teknisnya ada di Dinsos selanjutnya ada pelaksanana pengendali teknis di Dinas Tata Ruang," ucap Asep.
"Dalam minggu ini kalau misalnya Insyaallah perencanaan selesai. Begitu revisi selesai kita akan serahkan ke Kodim," tambahnya.
Selanjutnya, di tahun 2017 ini, menurut Asep, pihaknya juga melaksanakan rehabilitasi melalui anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) dan melalui bantuan pemerintah pusat. Namun khusus untuk SDN Bugel Pamarayan, rehabilitasinya menggunakan dana CSR perusahaan bank.
Khusus rehabilitasi SD yang menggunakan dana DAK ada total 20 sekolah dengan anggaran kurang lebih Rp 5,9 miliar. Sedangkan melalui anggaran bantuan pemerintah disiapkan untuk 24 SD dengan anggaran Rp 9,9 miliar. Selain itu, yang menggunakan APBD Kabupaten Serang, melalui Dinas Tata ruang, ada 13 sekolah yang rencananya akan direhabilitasi dengan anggaran Rp 5 miliar. (bri/dhn)











































