Djarot Bahas Simpang Susun Semanggi dengan Menteri PUPR

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyambangi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk membicarakan beberapa proyek yang ada di Jakarta. Salah satunya soal Simpang Susun Semanggi.

"Kita berkoordinasi hal-hal yang perlu dikoordinasikan DKI dan PU, semua pekerjaan," ujar Basuki setelah bertemu dengan Djarot di kantornya, Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2017). Pertemuan antara Djarot dan Basuki berlangsung tertutup.

Menurut Basuki, pihaknya saat ini sedang menyiapkan sertifikat layak fungsi (SLF) untuk Simpang Susun Semanggi sebelum 29 Juli mendatang. Sebab, pada tanggal tersebut, Djarot berencana mengadakan soft launching dan open traffic pada Simpang Susun Semanggi.

Baca juga: Djarot: Sudah Disepakati Namanya Tetap Simpang Susun Semanggi

"Mulai dari pertama, Simpang Susun Semanggi, beliau ingin meresmikan soft launching pada tanggal 29 Juli. Jadi kami yang bertanggung jawab untuk layak fungsinya. Akan kami siapkan sebelum tanggal 29 Juli, mudah-mudahan sudah bisa dikeluarkan sertikatnya (SLF)," ucap Basuki.

Selain itu, proyek Bendungan Sukamahi dan Ciawi sempat dibahas keduanya. Basuki menjelaskan sudah ada penggantian tanah sehingga tahun ini proyek tersebut bisa dikerjakan.

Proyek lainnya yang dibicarakan adalah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Jatiluhur dan Karian. Kedua SPAM tersebut nantinya akan menyuplai persediaan air minum di Jakarta.

"SPAM Jatiluhur 5 ribu liter per detik, SPAM Karian 4 ribu liter per detik. Makanya kami koordinasikan dengan beliau (Djarot)," ucapnya.

Baca juga: Sudah Diuji, Simpang Susun Semanggi Aman Dilewati

"Kemudian untuk Jalan Tol Cilincing, kita minta juga penlok (penetapan lokasi) diperbarui karena ada pergeseran trase. Jadi banyak hal yang sebetulnya harus kita lakukan," ucap Basuki.

Dia mengatakan sisa masa jabatan Djarot sebagai gubernur hanya 3 bulan. Menurut Basuki, Djarot tidak ingin meninggalkan pekerjaan sehingga perlu dilakukan koordinasi antara Pemprov DKI dan Kementerian PUPR.

"Saya kira ini empati beliau untuk pekerjaan yang harus disesuaikan. Karena ini nggak bisa selesai tahun ini, tahun depan, atau 2 tahun ke depan. Karena itu, beliau harus tahu persis apa yang perlu dipersiapkan," tuturnya. (bis/elz)