Heru Budi Hartono, Calon Kepala Setpres yang Hampir Dampingi Ahok

Jakarta - Sebelum dipromosikan sebagai calon Kepala Sekretariat Presiden, nama Heru Budi Hartono pernah mencuat pada awal 2016. Ia digadang-gadang bakal menjadi sosok pendamping Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jika maju melalui jalur independen pada Pilgub DKI Jakarta.

Saat ini, Heru masih menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI. Sebelum ramai soal pencalonan dirinya maju bersama Ahok ataupun calon Kepala Setpres, Heru dikenal sebagai PNS yang cukup lama berkiprah di Pemprov DKI Jakarta.

Baca Juga: Heru Budi Hartono Jadi Calon Kepala Sekretariat Presiden

Dihimpun detikcom dari berbagai sumber, pria kelahiran 13 Desember 1965 itu pernah menjadi Wali Kota Jakarta Utara. Ia dilantik pada 13 Januari 2014 oleh Joko Widodo, yang saat itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Kariernya di Pemerintah Kota Jakarta Utara diawali sebagai staf khusus Wali Kota Jakarta Utara pada 1993. Kemudian ia berpindah posisi menjadi staf bagian penyusunan program kota pada 1995. Selama empat tahun mengemban jabatan tersebut, karier Heru meningkat sebagai Kasubag Pengendalian Pelaporan.

Setelah itu, Heru, yang pernah menempuh studi S1 dan S2 di Universitas Krisna Dwipayana, berganti jabatan sebagai Kasubag Sarana dan Prasarana pada 2002. Kariernya terus moncer hingga akhirnya ia mencapai posisi Kepala Bagian Umum serta Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan.

Selama 15 tahun berkarier di Pemkot Jakarta Utara, Heru akhirnya pindah ke Balai Kota. Ia menjabat Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (KDH dan KLN) pada 2013. Tak lama berselang, satu tahun kemudian Heru ditunjuk Joko Widodo sebagai Wali Kota Jakarta Utara.

Hingga akhirnya ia menempati posisi Kepala BPKAD hingga saat ini. Moncernya karier Heru dalam birokrasi selama lebih dari 15 tahun membuat Ahok kepincut menjadikannya cawagub Pilgub DKI 2017.

Heru dilirik Ahok maju dalam Pilgub DKI 2017 lewat jalur independen. (Ilustrator: Mindra Purnomo/detikcom)

Kala itu, Ahok telah mendapat dukungan satu juta KTP untuk maju melalui jalur independen. Nama Heru muncul sebagai cawagub-nya. Ahok mengatakan Heru adalah PNS yang memiliki rekam jejak yang baik dan bekerja jujur.

"Saya cuma butuh PNS untuk membuktikan kepada warga Jakarta bahwa banyak PNS yang jujur. Kamu sudah membuktikan politisi Pak Jokowi, kalau kamu percaya sama saya, kami juga butuh belajar ada birokrat PNS yang jujur. Kalau Pak Heru kan saya sudah percaya beliau, Pak Jokowi juga kenal baik," kata Ahok, Jumat (4/3/2016).

Saat tahu menjadi kandidat cawagub Ahok, Heru mengundurkan diri dari jabatannya sebagai komisaris perusahaan PT Delta Jakarta, salah satu BUMD yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Ia juga menyatakan kesiapannya mundur dari PNS jika maju dalam Pilgub DKI.

"Iya saya masih PNS. Kalau resmi maju, harus mundur dari PNS," kata Heru kepada detikcom, Senin (20/6/2016).

Namun ternyata Ahok memutuskan maju dalam Pilgub DKI Jakarta melalui jalur partai. Ahok mendapat dukungan dari PDIP, Golkar, NasDem, dan Hanura. Ia kemudian berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat sebagai cawagub-nya.

Rekam jejak karier Heru di birokrasi membuatnya turut dipromosikan sebagai calon Kepala Sekretariat Presiden. Namanya tengah dipertimbangkan oleh tim penilai akhir (TPA) Presiden.

"Dia masuk yang lolos di Pansel. Pansel-nya kan Pak Eko Prasodjo. Dia untuk posisi Kasetpres," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7/2017). (nkn/tor)