DetikNews
Senin 17 Juli 2017, 18:22 WIB

Ada Pasal Penodaan Agama di Perppu Ormas, Ini Penjelasan Mendagri

Ray Jordan - detikNews
Ada Pasal Penodaan Agama di Perppu Ormas, Ini Penjelasan Mendagri Foto: Ahmad Masaul Khoiri/detikcom
Jakarta - Untuk menggodok Perppu Ormas, Kementerian Dalam Negeri menggaet banyak pihak, mulai kepolisian hingga tokoh masyarakat. Sejalan dengan hal ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku telah mengantongi data-data ormas yang tidak sejalan dengan perppu tersebut.

"Pasti ada, karena membuat perppu kan nggak satu-dua hari. Itu perlu waktu yang lama. Masukan kejaksaan, kepolisian, intelijen, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan daerah," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2017).

Tjahjo mengatakan Kemendagri memiliki semua data ormas-ormas, baik ormas yang skala nasional, tingkat provinsi, hingga ormas tingkat kecamatan. Untuk ormas tingkat kecamatan, kota/kabupaten, atau provinsi, Kemendagri menyerahkan kepada pemda untuk mengevaluasinya.

"Yang penting apakah ormas itu terdaftar atau tidak. Kalau terdaftar, apakah ormas itu dalam menjalankan fungsi dan peran ormasnya sesuai atau nggak dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI atau nggak. Itu saja intinya," tegasnya.



Terkait pasal penistaan agama yang terdapat dalam perppu tersebut, Tjahjo menuturkan hal itu didasari oleh kasus penistaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurutnya, sejak era Soeharto, tidak ada ampun bagi ormas yang melakukan penodaan agama.

Namun, di era Jokowi saat ini, langkah hukum masih menjadi acuan utama.

"Ini kan mengikuti kasus Gubernur DKI. Masalah penistaan agama di zaman Pak Harto kan sudah langsung (disikat). Ini kan ada proses hukum. Pak Jokowi kan mengedepankan proses hukum. Kalau nggak sepakat, lakukan upaya hukum," terangnya.



Tjahjo enggan menyebutkan jumlah ormas yang anti-Pancasila yang telah terdata. Namun ia pun memastikan data ini merupakan masukan dari berbagai pihak.

Ia juga menambahkan masih mengecek ormas daerah yang dianggap meresahkan masyarakat, seperti ormas motor besar. Selain itu, bagi ormas agama, yang paling utama adalah ketaatan pada dasar-dasar negara.

"Tapi kalau agama yang penting sebagai ormas, kalau Islam, menjalankan syariat agama islam, Al-Quran dan hadis. Prinsip sudah. Tapi, sebagai ormas hidup dan lahir di Indonesia, dia harus taat pada UUD 1945, Pancasila, NKRI, harus sesuai dengan dasar negara. Itu saja," tutupnya.
(nth/imk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed