DetikNews
Senin 17 Juli 2017, 17:36 WIB

DPD Nilai Pengelolaan Dana Desa Kurang Akuntabel, Ini Kata Mendes

Mega Putra Ratya - detikNews
DPD Nilai Pengelolaan Dana Desa Kurang Akuntabel, Ini Kata Mendes Rapat kerja komite IV dengan Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo/Foto: Dok DPD
Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai pengelolaan dana desa belum akuntabel dan terdapat tumpang tindih regulasi. Mekanisme pengelolaan dana desa yang ada saat ini dinilai masih terlalu berbelit-belit.

"Dalam implementasi harusnya lebih akuntabel dan sederhana. Makanya kami dorong agar pengaturan pemerintah desa ini disempurnakan, regulasinya jangan dibuat parsial per kementerian, agar pelaksanaannya mudah diterapkan di daerah. Solusinya ya disinkronkan dalam bentuk SK bersama atau peraturan pemerintah," ujar Ketua Komite IV DPD Ajiep Padindang dalam keterangan tertulis, Senin (17/7/2017).

Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja komite IV dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Dirjen Pembiayaan dan Transfer Non Dana Pembangunan Kementerian Keuangan Ubaidi Socheh dan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nata Irawan di Kompleks Parlemen Senayan hari ini.

Ajiep mengatakan, sejumlah kementerian yang terlibat dalam implementasi dana desa terlihat tidak singkron, terutama untuk masalah regulasi. Setiap kementerian mengeluarkan regulasi masing-masing, seperti Kemendagri yang mengeluarkan regulasi tata cara pengelolaan keuangan desa, Kemenkeu mengatur mekanisme penyaluran dan pencairan dana desa, sedangkan Kemendes mengatur arah penggunaan dana desa.

Wakil Ketua DPD, Nono Sampono yang juga turut hadir mengeluhkan penyaluran dana desa di Indonesia wilayah timur yang belum maksimal. Padahal jumlah desanya lebih sedikit dibanding pulau Jawa dan Sumatera.

"Sementara Desa Adat sangat kuat, banyak desa yang seharusnya sudah jadi desa tapi belum bisa karena tradisi. Artinya 1 desa terdiri dari 7 dusun, karena muatan adat maka jadi kendala padahal 1 dusun punya potensi jadi desa," jelasnya.

Senator Maluku Utara, Basri Salama menyampaikan, tenaga pendamping orang yang mendampingi di desa itu tidak kompeten. Menurut Basri tenaga pendamping tidak datang tiap hari, dan tidak membantu dalam penyusunan mengarahkan pengelolaan dana dewasa dengan baik, bagaimana mengelola aset potensi laut, itu meskipun dari pusat tidak masalah.

"Sumber daya manusia di daerah masih kurang sehingga mengelola potensi alam di daerah belum maksimal. Contohnya, pariwisata, kelautan dan perikanan," ujar Basri.

Sementara itu dalam pemaparannya, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa dalam menjalankan UU Nomor 6 sejak 2015 lalu, pemerintah telah menyalurkan dana desa Rp 20,8 triliun. Meski diakuinya, saat itu masyarakat belum siap sehingga penyaluran menjadi kurang tepat sasaran.

"Pada 2015 sangat tidak mungkin mengetahui kebutuhan desa secara tepat karena jumlah desa sangat banyak yaitu 74.053 desa. Sehingga Rp 20, 8 triliun dana yang terserap hanya 90 persen. Peraturan masih baru di sana, kepala desa juga masih terbatas pemahamannya," pungkasnya.
DPD Nilai Pengelolaan Dana Desa Kurang Akuntabel, Ini Kata MendesRapat kerja komite IV dengan Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo/Foto: Dok DPD RI

Menurut Eko, penyerapan dana desa pada 2016 mengalami peningkatan menjadi 99.83%. Pencapaian ini cukup baik, masyarakat mampu membangun 66 ribu kilometer jalan desa sesuai kebutuhan, 511 kilometer jembatan di desa, 1.800 pasar, dan bangunan untuk mengatasi longsor ada 38 ribu unit.

"Semua itu adalah program unggulan yang diajukan oleh bupati daerah yang disampaikan dalam forum rapat dengan 19 kementerian lembaga terkait," tambahnya.

Eko menjelaskan, terdapat 19 kementerian dan lembaga yang memiliki irisan program yang ada di desa, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Kelautan dan beberapa kementerian lain yang consern pada pembangunan di desa.

"Ada satu rapat dimana kita panggil bupati untuk berkomitmen yakni program unggulan bupati apa? Kita panggil 10 bupati dan 19 kementerian dan lembaga, BUMN, PUPR dan Kelautan. Kita juga undang 4 BUMN dan dunia usaha. Nah, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi paling minim 7 persen untuk bisa maju, maka Indonesia butuh 1 tahun investasi Rp 3.500 triliun," jelasnya.

Selain itu, jelas Eko, Kementerian Desa juga memiliki struktur satuan petugas yang menampung temuan dari masyarakat, namun tidak memiliki wewenang penyidikan. Sejauh ini terdapat 900 laporan temuan, ada sekitar 400 kasus yang diserahkan ke KPK dan sisanya diserahkan kepada pihak kepolisian.

Sementara itu, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan memaparkan akan segera merevisi regulasi dan disesuaikan dengan kebutuhan perangkat desa. "Kami buat kebijakan PP 47 Tahun 2015, kami susun aplikasi penerimaan keuangan desa, antara Kemendes, Kemenkeu, BPKP agar perangkat desa yang menerima dana desa bisa menerapkannya dalam penggunaan dana transfer desa," jelasnya.

Sementara itu Dirjen Pembiayaan dan Transfer Non Dana Pembangunan Kementerian Keuangan, Ubaidi Socheh mengatakan terdapat perubahan kebijakan terkait penyaluran dana desa pada 2017. Umumnya ada dua tahap 60 persen tahap pertama dan tahap kedua 40 persen.

"Dari rekening kas negara ke kas umum daerah kalau persyarataan administrasi sudah lengkap maka dicairkan pada Maret 2017 Rp 36 triliun dari Rp 60 triliun,"ungkapnya.

Untuk 2018, Socheh mengatakan bahwa Kemenkeu fokus pada program mempercepat mengentaskan kemiskinan, mengatasi prasarana antar publik di desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Kemenkeu juga akan mengurangi bobot alokasi dasar dan meningkatan bobot alokasi formula sehingga bisa mengentaskan desa tertinggal.
(ega/nwy)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed