Wiranto Bantah Perppu Ormas Tak Demokratis

Jakarta - Menko Polhukam Wiranto membantah anggapan yang menyebut Perppu Ormas tidak demokratis. Wiranto menekankan Perppu ormas yang dibuat bukan untuk kepentingan orang-orang terkait, melainkan kepentingan NKRI.

"Ini semua kan sangat demokratis, maka sungguh sangat heran tatkala kita mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi-JK tidak demokratis, Menko Polhukam omongnya semena-mena (diktator). Nah, diktator mana? Coba dijaga ini," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2017).

Wiranto mengaku heran upaya untuk penyelamatan bangsa, negara, dan NKRI justru dikecam ramai-ramai. Padahal perppu ini baru akan dibicarakan dengan DPR, namun sudah ada yang menolak.

"Ya, biarkan saja proses berlaku. Sangat demokratis. DPR nanti meneliti lagi memberikan persetujuan apa tidak. Setelah DPR setuju pun, ada proses lagi meneliti ormas-ormas mana yang kira-kira nggak beres diberesin," ujarnya.

"Kalau nggak setuju, ada proses lagi, ada UU yang mengatur boleh nanti mempertahankan dirinya lewat pengadilan. Apakah kemudian nanti ke MK," kata Wiranto.

Ia menambahkan, Perppu Ormas tidak menyudutkan ataupun mendiskreditkan ormas Islam. Perppu Ormas dibuat untuk mengamankan kondisi negara, yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

"Risikonya ya seperti ini, nggak apa-apa ribut-ribut, tapi saya jelaskan bahwa keributan ini harus berhenti, karena tujuan perppu itu baik, mekanismenya benar, demokratis," ujarnya.

Menurut Wiranto, pembuatan Perppu Ormas bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, tapi juga untuk kepentingan bangsa.

"Dengan demikian, disimpulkan pemerintah dengan perppu itu bukan kepentingan pemerintah semata, bukan kepentingan Jokowi-JK, bukan kepentingan Wiranto, tidak. Kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan bangsa, negara, masyarakat," tutur Wiranto. (idh/idh)