Kapolri: Kalau Telegram Mau Dibuka Lagi, Kami Minta Diberi Akses

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir Telegram karena dianggap memuat banyak konten soal radikalisme. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, jika Telegram kembali dibuka, Polri ingin meminta akses untuk melacak konten yang mengancam keamanan negara.

"Saya dengar mereka bangun komunikasi dengan Menkominfo. Kalau mau dibuka lagi, fine, tapi kita diberi akses kalau ada data kaitan dengan terorisme dan yang radikal, ngajarin buat bom, kita diberi akses. Saya kira gitu. Kalau mereka sudah bantu kita, saya pikir fine," ujar Tito di gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2017).

Polisi awalnya meminta Telegram membuka akses kepada polisi soal konten yang berpotensi mengganggu keamanan negara. Pada akhirnya, pihak Telegram tidak menggubris sehingga pemerintah memblokir aplikasi tersebut.

"Kami minta akses untuk terorisme, tapi tidak dilayani, tidak ditanggapi. Kalau tidak ditanggapi, ya kita tutup karena ini market besar, penggunanya jutaan," ucap Tito.

Alasannya, pengguna Telegram dapat memicu lone-wolf terrorism. Salah satu kasusnya adalah teror di Masjid Falatehan hingga di Mapolda Sumut.

"Latihan pun, kalau dulu dokter Azahari mengajari muridnya untuk membuat bom langsung, sekarang bisa online. Chatting nanti campur ini, survei nanti langsung di-sharing. Telegram favorit mereka, karena bisa membuat supergroup membuat 10 ribu, baik yang bisa privat atau ke member lain tanpa ketahuan adminnya siapa," ujar eks Kepala BNPT tersebut.

"Ini masalah keamanan negara, fine, privacy boleh, tapi keamanan negara penting. Antara kebebasan individu dengan keamanan negara itu zero sum game, satu ditambah, yang lain berkurang. Itulah risiko, itu natural," katanya.

Tito menyamakan aplikasi Telegram dengan era BlackBerry Messenger. "Kalau ini kan bebas sekali, mirip seperti, mohon maaf, mungkin zaman BBM sampai ditutup Saudi," tuturnya.

Pihaknya tak menutup kemungkinan melacak potensi aksi terorisme di aplikasi lain. "Pasti. Kalau selain Telegram pasti kita tahu mereka larinya mau ke mana lagi," ujarnya. (dkp/idh)