Muhaimin Ingatkan SBY-Kalla Tidak Obok-obok PKB

Jakarta - Meski masih muda, Muhaimin Iskandar cukup berani. Ketua Umum DPP PKB hasil muktamar Semarang ini mengingatkan kembali agar SBY-Kalla tidak mencampuri urusan PKB. Muhaimin perlu mengingatkan Presiden dan Wakil Presiden RI ini, karena ada indikasi Depkum dan HAM akan ikut bermain dalam konflik di tubuh PKB. "Pak Jusuf Kalla sudah saya kontak untuk mengingatkan Depkum dan HAM tidak bermain-main. Dan jawaban beliau, positif," kata Muhaimin. Muhaimin mengatakan hal ini kepada wartawan di gedung DPR, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (6/5/2005). Dia ditanya soal kontroversi bahwa Depkum dan HAM telah mengakui PKB versi Alwi. Muhaimin meminta Depkum dan HAM yang kini digawangi Hamid Awaluddin tidak usah bermain-main dalam kasus PKB. Bila sampai Depkum dan HAM bermain-main, Muhaimin telah meminta SBY-Kalla untuk menertibkannya. "Baik Pak SBY maupun Pak Jusuf Kalla mengatakan tidak akan mencampuri," kata politisi yang kini jadi Wakil Ketua DPR ini. Keponakan Gus Dur ini membantah saat ini ada kepengurusan kembar di PKB. Konflik PKB yang terjadi saat ini, hanyalah ketidakpuasan beberapa orang yang bermanuver melalui nonstruktur, yaitu kiai. "Batang tubuh PKB tidak ada apa-apa, masih kokoh," tegas politisi yang sering dipanggil Cak Imin ini. Cak Imin buka-bukaan Soal Hikam Konflik di tubuh PKB ini, lanjut Cak Imin, seolah-olah diperbesar oleh Hikam. Ini terkait posisi Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf sebagai menteri kabinet SBY-Kalla. Bagi Cak Imin, Hikam melakukan hal ini karena ketakutan saja. Hikam takut bila sewaktu-waktu posisinya di DPR dipindahtangankan ke orang lain. "Dia malu, karena saya sudah melindungi dia di DPR, tahu-tahu dia mengkhianati saya," tegas dia. Pihaknya tidak akan mengganti anggota DPR dari PKB yang hanya kesandung masalah konflik muktamar PKB. Karena itu, para anggota DPR yang berada di kubu Alwi tidak perlu resah atas masa depannya. "Kecuali, kalau manuver ini dilakukan terus menerus, tentu akan ada tindakan," ancam Cak Imin. Ditanya soal pertemuan kiai-kiai di Yogya, Cak Imin menyatakan, ada tiga kepentingan dalam pertemuan itu. Pertama, agar Alwi dan Saifullah tetap bertahan di kabinet. Kedua, karena konflik lokal PKB. Dan ketiga, beberapa kiai tidak ingin PKB menjadi partai terbuka. "Jadi ini tidak ada hubungannya dengan muktamar. Begitu pula dengan gugatan Alwi di pengadilan. Itu kasus perdata, di mana Alwi tidak puas dengan pemberhentiannya," tandas Cak Imin. Selanjutnya Cak Imin membocorkan hasil rapat 15 hari sebelum kabinet SBY-Kalla diumumkan. Semua pengurus PKB yang ge-er (gede rasa) akan menjadi menteri ikut dalam pertemuan itu. Ada enam orang yang hadir. Selain Cak Imin, hadir Khofifah Indar Parawansa, Mahfud MD, Saifullah Yusuf, Ali Masykur Musa, dan Alwi Shihab. Enam orang sepakat, siapa pun yang jadi menteri, maka dia tidak boleh merangkap jabatan di partai. Begitu ternyata Alwi dan Saifullah jadi menteri, tiga hari kemudian keluarlah SK pemberhentian Alwi dan Saifullah. Dikira Alwi, saat SK keluar, itu ada rapat lagi dan dia merasa tidak ikut. Padahal, tidak ada rapat lagi setelah itu. "Padahal, Alwi sudah ditanya, pilih mengundurkan diri atau dikeluarkan SK. Pak Alwi memilih SK. Inilah persoalan yang digembor-gemborkan Alwi selama ini," kata dia. (asy/)