DetikNews
Minggu 16 Juli 2017, 12:00 WIB

'Duel' PAN vs PDIP: Dari Tudingan Bandel Hingga Minta Saling Diam

Aditya Mardiastuti - detikNews
Duel PAN vs PDIP: Dari Tudingan Bandel Hingga Minta Saling Diam Presiden Jokowi saat Hadiri Rapimnas PAN (Foto: Rachman Haryanto)
Jakarta - Hubungan antara PAN dan PDIP memanas setelah isu reshuffle jilid III kembali mencuat. Berawal dari saling tuding kebandelan masing-masing, situasi kian memanas setelah keduanya meminta satu sama lain untuk bungkam.

Polemik ini berawal dari beda pendapat di RUU Pemilu dan Perppu tentang Ormas antara PDIP dan partai koalisi pendukung pemerintah dengan sikap PAN. Perbedaan sikap yang sering ditunjukkan oleh PAN sebagai partai politik pendukung pemerintahan membuat PDIP geram. Akhirnya, PDIP pun meminta agar PAN menyatakan berada di luar pemerintahan bila memang punya sikap berbeda.

"Ketika partai menyatakan mendukung tapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah setengah, presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi, tetapi PDIP bukan dalam posisi untuk mendorong-dorong. Karena ini kewenangan sepenuhnya dari pak presiden untuk melakukan evaluasi kecuali PDIP dimintai pertimbangannya terkait evaluasi, tentu akan memberikan pertimbangannya," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017).



Tak lama, PAN meluncurkan serangan balik, PAN ganti merinci 'kebandelan' PDIP dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK). Politikus senior PAN Drajad Wibowo gantian mengingatkan PDIP juga beberapa kali tak sejalan dengan Jokowi, terutama mengenai posisi Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Jika sepenuhnya mendukung Presiden, PDIP seharusnya mendukung Rini menjalankan perintah Presiden. Dalam banyak hal, PDIP justru di barisan depan mengganggu, atau minimal ikut mengganggu Rini," jelas Dradjad dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/7/2017).

"Mulai dari penolakan Rini hadir di Komisi 6, kritik keras terhadap PMN bagi BUMN hingga kasus Pelindo II atau Jakarta International Container Terminal (JICT) dan proyek Semen Indonesia di Rembang. PDIP selalu menggoyang Rini, sementara di seberangnya, Presiden Jokowi terlihat mengandalkan Rini," imbuh dia.



Usai saling tuding kebandelan, kini masing-masing pihak meminta agar diam tak mengomentari partai lain. PAN dianggap tak setia dengan koalisi, padahal Jokowi membutuhkan dukungan kabinet yang solid.

Pandangan PAN yang berbeda kerap terlIntas di media. Politikus PDIP Arteria Dahlan menyebut jika tak sependapat sebaiknya partai itu diam dan tak membuat kegaduhan.

"Paling tidak, kalau tidak sepakat, tidak mau bantu, baiknya kan mengambil sikap diam. Kalau seperti ini namanya bukan anggota dan mitra koalisi yang baik, ini namanya menunggangi pemerintahan sudah berkuasa. Kurang elok dan sangat tidak etis," ujar Arteria dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/7).



Kubu PAN juga gantian meminta PDIP diam dan tak mengomentari partai lain. Menurutnya, PDIP yang lebih dulu mengomentari sikap partainya.

"Itu kan kurang pantas Arteria ngomong begitu. Kalau minta partai lain diam, yang mulai PDIP komentari partai lain, kan dengan arogansinya kita kan punya hak jawab kita jelaskan posisi kita kan begitu," ucap dia.



Sikap PAN itu agaknya juga membuat 'gerah' kader PDIP yang berada di pemerintahan, Mendagri Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengatakan etika berkoalisi seharusnya mengedepankan kepentingan pemerintah demi membangun sistem yang konsisten.

"Harusnya tidak elok berkoalisi tapi menikam dari belakang," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis, Jumat (14/7).



(ams/fjp)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed