.webp)
"Ya kalau menurut saya zamannya sudah begini ya, zaman kemajuan. Saya kira di era demokrasi, kalau ada hal yang tidak sesuai, itu yang diproses jangan rumahnya yang ditutup, gitu," ujar Zulkifli di kantor DPP PKS, Jalan Tb. Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (13/7/2017).
Zulkifli menyebut jika kebijakan pembantu Presiden tidak memikirkan rakyat maka hal itu berimbas pada popularitas presiden yang akan semakin melorot.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan bahwa media sosial seperti telegram mempunyai banyak pengguna di Indonesia. Selain telegram, Facebook dan Instagram juga mempunyai banyak pengguna, jika dibredel semua maka masyarakat akan marah.
"Facebook banyak penggemarnya, Instagram banyak penggunanya, semua banyak penggunanya. Kalau semua dibredelkan marah, marah sama siapa, pembantu Presiden. Akhirnya begitu," jelas Zulkifli.
"Demokrasi jangan lupa loh, demokrasi kan one man one vote, soal suka atau tidak suka. Jadi cara-cara otoriter dalam era demokrasi tidak tepat karena akan merugikan bapak Presiden saya kira hati-hati," ucap dia.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir Telegram karena dianggap memuat banyak konten soal radikalisme. Pemblokiran Telegram hanya dilakukan pada versi web.
"Yang kita blokir itu pada aplikasi di web," kata Menkominfo Rudiantara di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (15/7/2017).
Pada web Telegram, pihaknya mendapati banyaknya konten yang terkait dengan terorisme. Rudi menyebut ada sekitar 700 halaman terkait konten tersebut.
"Ada ajakan membuat bom, bergabung dengan organisasi teroris," ujarnya.
Salah satu alasan beberapa kelompok radikal berpindah ke Telegram adalah aplikasi pesan itu susah terlacak.
"Fitur dari Telegram banyak, yang kami tutup versi web di komputer," ucapnya. (lkw/knv)
