Menteri PUPR Ingatkan Pegawai yang Terlibat Narkoba akan Dipecat

Mustiana Lestari - detikNews
Sabtu, 15 Jul 2017 15:34 WIB
Menteri PUPR mengecek kesiapan Jalan Tol Cikarang Utama. (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat penghargaan dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Kementerian PUPR menjadi salah satu kementerian yang telah berperan aktif dalam mengurangi peredaran narkoba.

Dalam rilis yang diterima dari Kementerian PUPR, Sabtu (15/7/2017), penghargaan itu diberikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso dan diterima oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Acara Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2017 ini berlangsung di Plaza Tugu Api Pancasila, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (13/7/2017).

Acara HANI 2017 dibuka oleh Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Acara ini mengangkat tema 'Peran Aktif dan Pendayagunaan Seluruh Komponen dan Potensi Bangsa dalam Menghadapi Darurat Narkoba Menuju Indonesia yang Sehat'.

Kementerian PUPR telah menunjukkan komitmen kuat dalam mencegah peredaran atau penyalahgunaan narkoba di lingkungan Kementerian PUPR. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah mengingatkan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian PUPR menjauhi korupsi dan narkoba.

Basuki mengingatkan pegawai yang terlibat narkoba akan dipecat.

"Ingat, narkoba dan korupsi merusak diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kerja Saudara, yaitu Kementerian PUPR. Tidak ada toleransi bagi pejabat maupun staf yang terbukti sebagai pengguna atau pengedar. Saya berhentikan!" ucap Basuki di hadapan ratusan pegawai Kementerian PUPR dalam acara Pembinaan Generasi Muda PUPR Bebas Korupsi dan Bebas Narkoba.

Kampanye ataupun sosialisasi mengenai bahaya narkoba, bekerja sama dengan BNN, memang sudah dilakukan dan konsisten. Dalam setiap kampanye yang dilakukan, Kementerian PUPR juga menggelar tes urine sebagai upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan Kementerian PUPR.

Hingga kini sudah 4.827 pegawai yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi dan tes urine ini. Tes urine tersebut tidak hanya dijalani pegawai, tapi juga dilakukan oleh Menteri Basuki serta pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PUPR.

Basuki mengatakan, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, diperlukan pembinaan bagi aparatur PUPR. Hal ini penting guna menciptakan aparat yang profesional, berintegritas tinggi, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, bebas dari tindak korupsi, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. (ega/ega)