"Dalam pandangan mini kemarin, PKB menyatakan bahwa jika memang pemerintah bisa jamin asas konstitusional presidential threshold itu tidak melanggar konstitusi, maka PKB nggak masalah terlibat di angka 20-25%," ujar Ketua Pansus Pemilu dari F-PKB, Lukman Edy, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/7/2017).
PKB membuka diri terhadap 5 paket RUU Pemilu. Jika diminta ke Paket A, yang berisi opsi presidential threshold 20%, PKB siap.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Lukman, 5 paket ini sudah tetap. Meski demikian, PKB mengajak partai koalisi pemerintah memilih paket D, yang berisi opsi presidential threshold 10%.
"Posisi PKB sedang ajak koalisi di D. Teman-teman lain masih kaget ada opsi D. Semua diajaklah," ucap Lukman.
Lima paket RUU Pemilu akan dibawa ke paripurna untuk voting pada Kamis (20/7) mendatang. Lima paket tersebut adalah:
Paket A
1. Presidential threshold: 20-25 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: sainte-lague murni
Paket B
1. Presidential threshold: 0 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota hare
Paket C
1. Presidential threshold: 10-15 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota hare
Paket D
1. Presidential threshold: 10-15 persen
2. Parliamentary threshold: 5 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-8
5. Metode konversi suara: sainte-lague murni
Paket E
1. Presidential threshold: 20-25 persen
2. Parliamentary threshold: 3,5 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota hare (gbr/imk)