Hanura Minta PAN Buktikan Loyalitas Lewat Perppu Ormas

Jakarta - Hanura menyebut partai koalisi pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla harus kompak. Hanura menyindir PAN, yang kerap berbeda sikap dengan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.

"Hanura berpandangan bahwa konsekuensi berkoalisi itu adalah sejalan dalam hal keputusan penting dan strategis," ucap Wasekjen Hanura Dadang Rusdiana kepada wartawan, Jumat (14/7/2017).

Menurut Dadang, perbedaan pendapat dalam sebuah masalah merupakan hal yang wajar. Namun, jika sudah ada keputusan, koalisi harus kompak.

"Perbedaan pendapat ketika merumuskan sebuah kebijakan itu biasa. Tapi kalau sudah diputuskan melalui musyawarah, kan semua anggota koalisi pemerintah harus kompak dong. Ini baru berkoalisi dengan benar," ujarnya.

Dadang menegaskan kepada PAN, kalau mau terus-terusan mengambil sikap berbeda, lebih baik PAN mencari posisi lain. Jangan sampai koalisi tidak satu suara.

"Kalau terus ingin berbeda, ya bukan koalisi dong, lebih baik dengan jantan mengambil posisi lain. Ya tentunya kalau PAN sudah merasa tidak nyaman, mencari posisi lain lebih baik," ucap Dadang.

Meski demikian, Hanura masih akan memantau sikap PAN dalam koalisi. Perppu 2/2017 menjadi acuan apakah PAN masih 'nurut' kepada Jokowi atau tidak. Jika tidak, Jokowi harus mengambil tindakan.

"Kalau PAN masih bisa memperbaiki kekompakan, tentunya kita pun terbuka. Kita lihat pada sikap PAN atas Perppu 2 Tahun 2017," ujar Dadang.

"Kalau dalam Perppu masih terus ingin berbeda, tentunya kita serahkan kepada Presiden tentang apa yang akan dilakukan kepada (PAN) sebagai anggota koalisi pemerintahan. Jangan 'barangnya' mau, 'barengnya' nggak mau," ucap dia. (gbr/imk)