Tentang Menteri Rini yang Selalu Digoyang Isu Reshuffle

Jakarta - Di masa kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dua kali melakukan reshuffle kabinet. Menjelang tiga tahun Jokowi menjabat, isu reshuffle kabinet Jokowi kembali muncul.

Ada hal menarik dalam setiap muncul isu reshuffle, yakni desakan agar Rini Soemarno dicopot dari jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Sebelum Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet jilid pertama pada 12 Agustus 2015, Menteri Rini sudah 'digoyang'.

Sejumlah politikus di Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk yang berasal dari PDI Perjuangan, pengusung Jokowi-Jusuf Kalla, juga ikut 'menyerang' Rini.

Menteri Rini dianggap menghambat kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Saat itu, selain Rini, yang diserang adalah Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan. Oleh para 'penyerang'-nya, Rini, Andi Widjajanto, dan Luhut dijuluki sebagai 'Trio Singa' yang menghambat hubungan Presiden Jokowi dengan partai pengusung.

Dalam reshuffle kabinet jilid I, Andi Widjajanto dicopot dari jabatan sebagai Sekretaris Kabinet. Dia digantikan oleh politikus PDI Perjuangan Pramono Anung. Luhut juga dijauhkan dari ring 1 Istana. Dia digeser menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

Adapun Rini Soemarno tetap bertahan di posisi Menteri BUMN. Namun, menjelang dilakukan reshuffle jilid II pada Juli 2016, nama Menteri Rini kembali digoyang. Sejumlah politikus kembali meminta agar Rini dicopot dari jabatannya selaku Menteri BUMN.

Kala itu serangan dilakukan melalui Panitia Khusus Angket Pelindo II DPR RI, yang merekomendasikan agar Jokowi mencopot Menteri Rini. Rini dianggap melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana di PT Pelindo II.

Baca Juga: Sudah di Tangan Presiden, Ini Rekomendasi Lengkap Pansus Angket Pelindo II

Namun nama Rini aman saat Presiden melakukan reshuffle kabinet jilid II pada Juli 2016. Hingga kemudian muncul kembali kabar bahwa Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet jilid III.

PDIP meminta agar Rini dicopot dari jabatannya. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis kemarin.

"Kami berbicara tentang Menteri BUMN Ibu Rini Soemarno bukan bicara aspek pribadi. Kami berbicara aspek kebijakan-kebijakan politiknya," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Kamis (13/7/2017).

Hasto menyebutkan kebijakan-kebijakan Menteri Rini yang dianggap bermasalah, di antaranya soal kebijakan penyertaan modal negara dan perpanjangan Pelindo II.

"Kami tidak berbicara orang per orang, tapi aspek kinerjanya. Ketika kerjanya itu ternyata tidak sejalan dengan garis kebijakan ekonomi Bapak Presiden, ya partai memberikan masukan-masukan," ucapnya.

PAN mengkritik sikap PDIP yang keras mengkritik Menteri Rini. Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo mengatakan, sebagai partai pendukung pemerintah, PDIP mestinya mendukung kebijakan Menteri Rini.

"Jika sepenuhnya mendukung Presiden, PDIP seharusnya mendukung Rini menjalankan perintah Presiden. Dalam banyak hal, PDIP justru di barisan depan mengganggu atau minimal ikut mengganggu Rini," kata Dradjad kepada wartawan, Jumat (14/7/2017). (erd/try)