PAN Dinilai Beda Sikap, Hanura: Koalisi Pemerintah Harus 1 Suara

Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Sarifuddin Sudding, mengatakan partai politik yang tergabung dalam koalisi harus satu suara saat pemerintah telah mengambil kebijakan. Dukungan diberikan kepada pemerintah sebagai sebuah bentuk komitmen dan konsekuensi dari parpol koalisi.

"Ya memang, sangat elegan memang ketika mendeklarasikan diri sebagai koalisi pendukung pemerintah dan mengambil bagian dari pemerintahan, saya kira memang komit ya dalam mendukung pemerintah sebagai konsekuensi partai pendukung pemerintah," ujar Sudding, saat berbincang, Kamis (13/7/2017) malam.

Sudding menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang meminta PAN untuk keluar dari koalisi pemerintahan. Hal itu dikarenakan PAN dinilai berbeda sikap dengan parpol pendukung pemerintah lainnya.

Sudding pun mengatakan dalam setiap pengambilan kebijakan strategis yang diputuskan oleh pemerintah selalu ada forum dengan parpol pendukung. Tak jarang dalam forum tersebut muncul perbedaan-perbedaan namun setelah keputusan diambil, setiap parpol harus satu suara.

"Dalam setiap ada kebijakan yang disampaikan atau dikeluarkan pemerintah, itu kan seringkali partai-partai pendukung pemerintah dalam forum, dalam kebijakan bahkan juga melibatkan para ketum, itu juga disikusikan sedemikian rupa, juga terjadi perbedaan-perbedaan pandangan, tetapi ketika misalnya ada kesepahaman atau kesepakatan, kita harus satu suara," tuturnya.

Soal PAN yang berbeda pendapat, Sudding mengungkapkan partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan itu dalam beberapa kali pertemuan memang kadang tidak hadir meski undangan telah disampaikan. Namun, menurut Suding, apapun keputusan dalam forum tersebut harus disepakati sebagai partai yang ikut ambil bagian dalam pemerintahan.

"Memang dalam beberapa kali pertemuan, PAN memang terkadang tidak hadir, walaupun itu sudah disampaikan, diundang," ungkapnya.

Sebelumnya, Hasto mengatakan Presiden Joko Widodo membutuhkan dukungan kabinet yang solid. Parpol yang beda antara perkataan dan tindakan dalam hal loyalitas, tentu mendapat catatan tersendiri. Dia pun meminta PAN untuk menyatakan berada di luar pemerintahan sebab kerapkali berbeda pandangan dengan parpol pendukung lainnya.

"Ketika partai menyatakan mendukung tapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah setengah, presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi, tetapi PDIP bukan dalam posisi untuk mendorong-dorong. Karena ini kewenangan sepenuhnya dari pak presiden untuk melakukan evaluasi kecuali PDIP dimintai pertimbangannya terkait evaluasi, tentu akan memberikan pertimbangannya," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017). (knv/dkp)