PAN Diminta Keluar Koalisi, PPP: Serahkan ke Presiden Jokowi

Jakarta - PDIP meminta PAN tidak perlu berada dalam satu koalisi jika memiliki perbedaan pandangan. PPP sebagai parpol pendukung pemerintahan justru meminta segala perbedaan sebaiknya diselesaikan dalam internal koalisi.

"Soal apakah PAN sepantasnya keluar atau tidak dari koalisi parpol pendukung pemerintahan, maka PPP menyerahkan soal ini sebagai urusan Presiden dengan PAN itu sendiri karena 3 parpol yang masuk koalisi ini setelah Pilpres (PPP, Golkar dan PAN) tentu punya kesepakatannya masing-masing dengan Presiden," ujar Sekjen PPP Arsul Sani melalui pesan singkat, Kamis (13/7/2017) malam.

"Kalau ada perbedaan, maka diselesaikan di dalam internal koalisi. Namun, tentu ini untuk kebijakan mendasar saja, sedangkan yang bukan kebijakan mendasar seperti soal Pilgub dan sekolah lima hari, maka parpol koalisi pun punya ruang untuk menyuarakan perbedaan sikap," tambahnya.

Namun, soal keluar atau tidaknya PAN dari koalisi pemerintahan, PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. Apalagi, menurut Arsul, PAN baru masuk ke pemerintahan setelah Jokowi dilantik menjadi presiden. Sebelumnya, PAN bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang menjagokan pesaing Jokowi di Pilpres 2014, Prabowo Subianto.

PAN juga dituding berbeda sikap dalam RUU Pemilu dengan PDIP karena berbeda soal presidential threshold. Menurut Arsul, partai lain seperti PKB juga berbeda dalam presidential threshold yakni ingin di angka 10 persen.

"Sebab dalam perkembangan 2 hari terakhir ini kan PAN juga punya opsi presidential threshold 20-25 persen bukan? Kalau ukurannya presidential threshold, maka PKB sejauh yang saya lihat juga belum fix di angka 20-25 persen, lha apa mau dibilang mbalelo juga?" ucap Arsul.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Jokowi membutuhkan dukungan kabinet yang solid serta komitmen dari partai politik yang sudah menyatakan dukungan kepada pemerintah. Parpol yang beda dari perkataan dan tindakan dalam hal loyalitas, tentu mendapat catatan tersendiri. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya soal sikap PAN yang berbeda dengan pemerintah.

"Ketika pihak-pihak sudah menyatakan berbeda ya tentu saja kita harapkan ada sebuah kedewasaan untuk menyatakan berada di luar pemerintahan sekalipun, kita akan hormati. Karena apapun posisi politiknya, baik di dalam maupun di luar pemerintahan itu akan menyehatkan demokrasi. Tapi jangan bersikap setengah setengah, jangan bersikap tidak jelas. Itu yang diperlukan PDIP," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (13/7). (dkp/knv)