PP Muhammadiyah: Perppu Ormas Harus Diberlakukan secara Transparan

Jakarta - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas harus diberlakukan dengan mekanisme yang jelas dan transparan. Perppu perlu diberlakukan secara transparan agar tidak menjadi alat kekuasaan untuk mengadili kelompok-kelompok kritis terhadap pemerintah.

"Muhammadiyah mendukung sepenuhnya demokrasi, demokratisasi, kebebasan berpendapat dan berserikat. Karena itu jika Perppu diberlakukan diperlukan mekanisme yang jelas dan pemberlakuan yang transparan sehingga tidak menjadi alat kekuasaan untuk mengadili kelompok kritis dan pemikiran," tegas Mu'ti dalam keterangannya, Kamis (13/7/2017) malam.

Mu'ti mengatakan jika Perppu dikeluarkan hanya untuk memudahkan pemerintah dalam melarang atau membubarkan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila maka pemerintah dianggap tidak siap dalam menghadapi perkembangan politik yang ada di masyarakat. Menurutnya, Perppu ini harus dikelola dengan baik supaya tidak berdampak terhadap kebebasan berorganisasi dan berpendapat.

"Jika Perppu diterbitkan untuk 'mempermudah' pemerintah membubarkan atau melarang organisasi yang bertentangan dengan Pancasila maka terlihat Pemerintah tidak siap dengan perkembangan politik yang terjadi di masyarakat. Jika tidak dikelola dengan sebaik-baiknya dampaknya akan bisa sangat serius terutama terkait dengan kebebasan berorganisasi dan menyatakan pendapat," katanya.

Mu'ti pun lantas berbicara mengenai kabar tentang Perppu yang diterbitkan ini hanya untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dia menyebut terlalu mahal bila Perppu hanya digunakan untuk hal tersebut.

"Terlalu mahal jika Perpu tersebut diterbitkan oleh Pemerintah hanya untuk membubarkan HTI," ujarnya.

Bagi Mu'ti, HTI hadir di tengah sistem Pancasila yang belum mampu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang adil dan makmur. Lebih jauh, Mu'ti mengungkapkan bila sistem demokrasi ini tidak mampu melahirkan kepemimpinan yang kuat maka ideologi tentang khilafah ini akan selalu muncul.

"Jika sistem demokrasi tidak mampu melahirkan pemimpin yang demokratis dan kepemimpinan yang kuat, bersih, dan melayani maka idealisme untuk mendirikan sistem khalifah akan tetap tumbuh," ungkapnya.

Karena itu, dia meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menerapkan Perppu Ormas. Dia juga berharap pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan cita-cita nasional.

"Pemerintah juga harus berusaha mempebaiki kinerja untuk menjawab berbagai kritik dan kelemahan sehingga terwujud cita-cita nasional," tuturnya. (knv/dkp)