PAN Diminta Keluar, NasDem: Koalisi Pemerintah Harus Solid

Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Nining Indra Saleh, mengatakan koalisi pendukung pemerintah harus solid. Partai politik yang tergabung dalam koalisi itu seharusnya mendukung setiap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah.

"Iya, memang kalau itu merupakan koalisi pemerintah yang jelas harus solid, namanya saja sudah koalisi pemerintah, partai politik yang merupakan pendukung pemerintah ya harus memberikan dukungan terhadap seluruh kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Kan seperti itu logikanya," ujar Nining saat berbincang, Kamis (13/7/2017).

Pernyataan Nining ini disampaikan menanggapi terkait adanya pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang meminta PAN untuk keluar dari koalisi pemerintahan. Hal itu dikarenakan PAN kerapkali berbeda sikap dengan parpol pendukung pemerintah lainnya.

Nining pun mengaku sepakat bila ada evaluasi di tingkat partai politik pendukung pemerintah. Meski begitu, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.

"Kalau memang parpol merupakan koalisi pemerintah ya pasti harus memberikan dukungan, itu jelas lah harus seperti itu. Nah kalau untuk menteri-menteri sendiri saya kira itu hak prerogatif presiden, jadi saya tidak mau berkomentar. Itu diserahkan sepenuhnya kepada bapak Presiden. Ya namanya koalisi kan, untuk memperkuat, bukan untuk memperlemah gitu loh," tuturnya.

Menurut Nining, kalaupun ada pendapat berbeda yang ingin disampaikan oleh parrpol pendukung hendaknya disampaikan lewat meakanisme koalisi. Jangan sampai partai pendukung pemerintah justru sikap dan pendapatnya seperti partai oposisi.

"Tidak seperti itu, kita berkoalisi mengkritik boleh, tidak melarang untuk mengkritisi tapi ada mekanismenya tidak seperti di luar pemerintah tadi," ujarnya.

Sebelumnya, Hasto mengatakan Jokowi membutuhkan dukungan kabinet yang solid. Parpol yang beda antara perkataan dan tindakan dalam hal loyalitas, tentu mendapat catatan tersendiri. Dia pun meminta PAN untuk menyatakan berada di luar pemerintahan sebab kerapkali berbeda pandangan dengan parpol pendukung lainnya.

"Ketika partai menyatakan mendukung tapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah setengah, presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi, tetapi PDIP bukan dalam posisi untuk mendorong-dorong. Karena ini kewenangan sepenuhnya dari pak presiden untuk melakukan evaluasi kecuali PDIP dimintai pertimbangannya terkait evaluasi, tentu akan memberikan pertimbangannya," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017). (knv/dkp)