"Kami berbicara tentang Menteri BUMN Ibu Rini Soemarno bukan bicara aspek pribadi. Kami berbicara aspek kebijakan-kebijakan politiknya," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017).
Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya apakah PDIP tetap meminta Rini dicopot. Dia lalu menjelaskan kebijakan-kebijakan Rini yang dianggap bermasalah. Di antaranya soal kebijakan penyertaan modal negara dan perpanjangan Pelindo II.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PDIP memberi catatan kepada Presiden Joko Widodo soal kebijakan politik Menteri Rini yang dianggap menyimpang itu. Hasto menyebut hal itu sebagai tanggung jawab partai pendukung pemerintah.
"Kami memberikan catatan. Tetapi kewenangan melakukan evaluasi adalah berada di tangan Bapak Presiden," ujar Hasto.
Ini bukan pertama kalinya PDIP mempersoalkan kinerja Menteri Rini. Dalam reshuffle kabinet pertama dan kedua, PDIP gencar meminta Rini dievaluasi. (imk/tor)











































