"Ini bukan pembunuhan KPK, ini bukan antikorupsi. Justru mendorong optimalisasi dan transparansi di dalam pemberantasan korupsi itu. Karena kita melihat di dalam proses yang sangat tertutup dengan kewenangan yang begitu besar itu tidak menutup kemungkinan-kemungkinan terjadi penyalahgunaan," kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2017).
PDIP menyebut pansus angket KPK adalah bentuk check and balace terhadap lembaga antukorupsi itu. Hasto mengatakan selama ini PDIP menerima kritik soal KPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto mengatakan, PDIP tidak menutup mata jika dahulu ada oknum KPK yang tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan politik. Sehingga PDIP terus melakukan agenda internal untuk memerangi korupsi.
"Parpol PDIP perjuangan terus menerus agenda internal reformasi internal partai untuk memerangi korupsi tersebut," katanya.
Kendati demikian, PDIP tidak setuju bila manuver angket itu sudah melenceng. Bahkan hingga ada ancaman untuk membekukan anggaran. Hal itu pun menuai kritik dari PDIP.
"Itu di luar kewenangan angket. Kami meluruskan tidak ada pembekuan anggaran. Tidak ada pembekuan KPK, yang ada hanya lah sebuah proses agar dengan kewenangan yang penuh itu efektivitas optimalisasi pemberantasan korupsi bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya," ungkapnya.
(irm/imk)











































