Demokrat: Perppu Pembubaran Ormas Jangan Jadi Abuse of Power

Jakarta - Fraksi Demokrat di DPR mengaku belum menentukan sikap apakah akan menerima atau menolak Perppu 2/2017 terkait pembubaran ormas. Demokrat akan melakukan kajian terlebih dahulu.

"Terkait dengan Perppu ormas, kami sedang melakukan kajian dan analisa yang mendalam dengan mempertimbangkan segala aspek kepentingan dan kehidupan berbangsa dan bernegara," ucap Sekretaris Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto kepada wartawan, Kamis (13/7/2017).

Baca juga: PDIP Minta PAN Keluar dari Koalisi Pemerintah Jika Beda Sikap

Didik mengaku fraksinya tidak ingin menyikapi secara buru-buru soal Perppu ini, apalagi hanya sisi emosional yang dikedepankan. Bagi Demokrat, Perppu pembubaran ormas jangan sampai menimbulkan keresahan dan kegaduhan baru.

"Kami juga tidak ingin Perppu ini berpotensi untuk memunculkan abuse of power atau tindakan yang tidak terukur yang bisa memberangus kebebasan dan demokrasi kita yang tumbuh semakin baik," ujar Didik.

Baca juga: Hanura: Perppu Pembubaran Ormas Bukan untuk Kepentingan Penguasa

Selain itu, Didik mengharapkan Perppu 2/2017 itu tidak memunculkan ketakutan dan bentuk otoriter baru dalam mengelola bangsa. Perppu ini sudah diterbitkan pemerintah dan telah disampaikan ke DPR pada Rabu (12/7) kemarin.

"Perppu juga tidak boleh memunculkan ketakutan dan otoritarian dalam mengelola bangsa ini," tegasnya. (gbr/elz)