DetikNews
Kamis 13 Juli 2017, 14:47 WIB

Praperadilan Hary Tanoe, Ahli dari Polri: SPDP Bukan Masalah Utama

Yulida Medistiara - detikNews
Praperadilan Hary Tanoe, Ahli dari Polri: SPDP Bukan Masalah Utama Sidang praperadilan Hary Tanoe, Kamis (13/7/2017) Foto: Yulida M-detikcom
FOKUS BERITA: Hary Tanoe Tersangka
Jakarta - Ahli pidana dari pihak Polri Djisman Samosir menyebut keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tidak berdampak pada proses hukum. Pengiriman SPDP yang melebihi batas waktu tidak lantas menghentikan penyidikan.

"Kalau pun diatur bahwa SPDP wajib diberikan kepada korban atau keluarganya, menurut saya itu bukan masalah utama," kata Djisman dalam sidang praperadilan yang diajukan Hary Tanoe di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (13/7/2017).

Hal ini disampaikan Djisman saat menjawab pertanyaan hakim tunggal Cepi Iskandar soal SPDP yang diterima lewat dari batas waktu 7 hari sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi.

Djisman mengatakan keterlambatan pengiriman SPDP hanya masalah administratif. Yang akan menjadi soal menurutnya soal kelengkapan berkas.

"Menurut saya masalah utama adalah pada saat dilakukan penyidikan apakah berkas itu lengkap atau tidak," kata Djisman

 Sidang praperadilan Hary Tanoe, Kamis (13/7/2017) Sidang praperadilan Hary Tanoe, Kamis (13/7/2017) Foto: Yulida M-detikcom


Meski sudah ada putusan MK nomor 130 tahun 2015 yang menyebut SPDP wajib dikirimkan ke pelapor, terlapor, dan jaksa penuntut umum, namun penyidikan harus tetap berjalan.

"Wajib betul secara administratif, tapi penyidikan itu enggak boleh berhenti, jalan terus. Itu kan administratif ya, apakah kalau tidak, orang yang membunuh tidak diperiksa, itu dulu. Tidak ada urusan terlambat tidak terlambat di situ. Kita melihat makna persoalan," ujar Cepi usai sidang,

Sebelumnya, saksi ahli pidana dari pihak Hary Tanoe, Abdul Chair Ramadhan menyebut penyampaian SPDP harus dalam kurun waktu 7 hari. Hal itu mengacu pada keputusan MK.

Praperadilan diajukan Hary Tanoe melalui kuasa hukumnya terkait status tersangka kasus dugaan SMS ancaman.

Kuasa hukum Hary Tanoe, Munatsir Mustaman, menyebut proses penyidikan kasus SMS ancaman menyalahi Pasal 109 KUHAP. Dalam pasal itu, menurut Munatsir, disebutkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) harus dikirim kepada terlapor dan pelapor dalam kurun 7 hari. Namun kenyataannya SPDP baru dikirim 47 hari kemudian.


(yld/fdn)
FOKUS BERITA: Hary Tanoe Tersangka
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed