.webp)
"Kami tetap perjuangkan nol persen. Menurut kami, ada inkonsistensi dan inkonsistensional karena pemerintah sepertinya tetap berhasrat berharap 20 persen," kata Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2017).
Seperti diketahui, Pansus RUU Pemilu bersama pemerintah akan membahas lima paket terhadap lima isu krusial di RUU Pemilu. Gerindra akan memilih paket yang angka PT nol persen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agar punya kolega dalam penentuan lima paket itu, Gerindra mengaku terus menjalin komunikasi dengan fraksi lain di DPR. "Kami sudah berhalo-halo dengan banyak fraksi. Mudah-mudahan tak ada voting, itu lebih bagus," ujar Muzani.
Selain itu, Muzani menyebut keinginan pemerintah soal angka PT 20 persen untuk menjegal calon tertentu. Pemerintah dianggap tak mau banyak capres di Pilpres 2019 mendatang.
"Sepertinya untuk mencegah calon tertentu, memundurkan calon yang lain, dan seterusnya. Ada suasana itu. Dan menurut saya sih, ini kan perhelatan demokrasi, sudahlah, kita buka apa adanya saja," ucap dia.
Berikut lima paket isu krusial RUU Pemilu:
Paket A
1. Presidential threshold: 20-25 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: sainta lague murni
Paket B
1. Presidential threshold: 0 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota harre
Paket C
1. Presidential threshold: 10-15 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota harre
Paket D
1. Presidential threshold: 10-15 persen
2. Parliamentary threshold: 5 persen
3. Sistem pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-8
5. Metode konversi suara: sainta lague murni
Paket E
1. Presidential threshold: 20-25 persen
2. Parliamentary threshold: 3,5 persen
3. Sistem pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota harre
(gbr/imk)
