DetikNews
Kamis 13 Juli 2017, 12:46 WIB

Ajukan Eksepsi, Miryam Kirim Surat Perlindungan ke Pansus Angket

Faieq Hidayat - detikNews
Ajukan Eksepsi, Miryam Kirim Surat Perlindungan ke Pansus Angket Foto: Miryam S Haryani. (Agung Pambudhy-detikcom)
Jakarta - Miryam S Haryani mengaku mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Miryam membantah telah memberikan keterangan palsu di persidangan kasus korupsi proyek e-KTP.

"Saya keberatan atas dakwaan yang dibuat jaksa karena keberataan itu saya tidak mengatakan keterangan yang tidak benar sesuai Pasal 22 itu. Jadi saya enggak tahu keterangan mana yang merasa tidak benar itu menurut jaksa," ujar Miryam usai sidang keterangan palsu di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

"Padahal saya sudah memberikan keterangan yang benar di pengadilan kalau misalnya keterangan benar ada di penyidikan, nah proses penyidikan yang saya jalani itu. Saya agak tertekan dan cukup stres waktu itu," sambung Miryam.

Miryam juga mengaku sudah mengirimkan surat keberatan terhadap dakwaan JPU kepada Pansus Angket. Menurut dia, tak ada tekanan dari anggota DPR selama proses pemeriksaan kasus korupsi proyek e-KTP. Padahal, penyidik Novel Baswedan yang menekan dirinya.

"Saya juga keberatan itu sudah kirim keberatan ini pengaduan ke Hak Angket. Ya terutama yang dominan yang menekan saya Pak Novel jadi menurut saya yang dituduhkan jaksa, saya keberatan sekali," ujar Miryam.

Baca Juga: Runyam Setelah Surat Miryam

Selain itu, Miryam mengatakan jika dirinya telah ditekan oleh pihak lain maka seharusnya diberikan perlindungan sebagai saksi. Namun saat itu dirinya tak diberikan perlindungan oleh KPK.

"Kalau tekanan dari nama-nama itu misalnya kenapa tidak diberikan perlindungan kepada saya kok didiamkan, saya question lho, pemeriksaan satu dan keempat ada jeda cukup lama, itu saja," kata Miryam.

Sementara itu, kuasa hukum Miryam, Aga Khan mengaku mengirim surat bentuk perlindungan Miryam ke Pansus Angket. Dalam surat itu, dia menjelaskan penggeledahan dan penetapan DPO yang menyalahi prosedur.

"Kita sudah buat keberatan ke pansus mungkin hari ini sampai diterima surat saya. Kami mau menjelaskan penyitaan pengeledahan, penetapan DPO nanti bisa lihat bukti-bukti sudah ada, kita diam biar sidang kita buka di persidangan," kata Aga Khan.

Dalam kasus ini, Miryam S Haryani didakwa memberikan keterangan palsu dalam persidangan perkara dugaan korupsi e-KTP. Miryam terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara.
(fai/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed