Melihat Proses Bedah Rumah Warga Jakarta yang Berbekal Dana CSR

Jakarta - Program bedah rumah yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta di Cilincing, Jakarta Utara menuai beragam tanggapan. Ada yang senang dan ada yang komplain.

Warga ada yang mengeluhkan soal pungutan biaya instalasi listrik, jumlah kamar yang awalnya empat jadi satu kamar, maupun soal panasnya kondisi rumah.

Meski begitu ada juga warga yang bersyukur dengan adanya program bedah rumah. Sebab rumah yang awalnya banjir menjadi tidak banjir, rumah mereka menjadi jauh lebih layak untuk ditinggali.

Program bedan rumah itu menggunakan dana Coorporate Social Responsibility (CSR). Koordinator CSR, Haksono, bercerita bagaimana proses awalnya program bedah rumah itu dicetuskan. Haksiono lah yang mengumpulkan sejumlah CSR untuk mendanai proyek Bedah Rumah yang bekerja sama dengan Pemprov DKI.

"Awalnya dulu di Jatinegara, di Cipinang kita juga bangun, masyarakat juga ikut bantu, waktu itu rumahnya kebakaran, dulu masih satu satu," kata Haksono saat ditemui detikcom di Kantornya Jalan Pluit Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (12/7/2017).

Haksono lalu mendapatkan saran dari Djarot Saiful Hidayat yang kala itu masih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dia disarankan agar membuat program bedah rumah per kecamatan agar lebih terasa manfaatnya. Berbekal saran itu, Haksono mengajak rekannya untuk menyumbangkan CSR-nya pada program bedah rumah ini.

"Leadernya di sini dari PT Tata logam, Tata Warna, semua mereka CSR yang diminta langsung tanpa embel-embel apa-apa, dengan kisaran satu rumah Harganya sekitar 35 sampai 40 juta," cerita Haksono.

Dia menjelaskan bahan bangunan ditanggung CSR mulai dari keramik, sampai kloset. Dia berharap warga juga terlibat dalam proses pembangunan rumah yang nantinya akan ditinggali.

"Semua dibantu, kalau temboknya memang masih bisa dipakai ya kita pertahankan, kalau kurang tinggi tinggal kita tambah, kloset kita juga kasih, keramik juga ada, satu rumah satu pintu satu jendela kalau mereka mau tambah ya silakan tambah sendiri," kata dia.

Saat program bedah rumah mendapat kritikan, Haksono bercerita ada salah satu rekannya yang menjadi sorotan. Dia mengaku khawatir temannya itu kapok untuk menyumbang lagi.

Untuk mencegah hal itu, Haksono mengatakan akan membuat kesepakatan dahulu dengan pemilik rumah sebelum rumahnya dibangun.

"Mulai sekarang kita akan bikin satu perjanjian kita akan buat begini dengan syarat begini, kita standarnya 36, kita dengan Pemprov, lurah, camat juga, kita harus bicara, pendekatan, kita akan berbuat demikian, warga bersedia nggak kalau bersedia kita buat teken dengan warga," ungkapnya.

Haksono berharap pemerintah tidak menghilangkan program bedah rumah. Terutama bagi warga DKI Jakarta yang tinggal di tempat yang tidak layak huni.

"Pemprov DKI sebaiknya program ini baik untuk berkesinambungan. Pemprov yang baru dan Pak Gubernur yang baru saya pikir harus tetap dilaksanakan," tuturnya. (idh/nkn)