Pro-Perppu Pembubaran Ormas Radikal, Hanura: Pemerintah Harus Tegas

Jakarta - Fraksi Hanura di DPR mendukung penerbitan Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas. Hanura meminta pemerintah bersikap tegas membubarkan ormas yang anti-Pancasila.

"Berorganisasi itu bebas sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Kalau sebuah organisasi jelas-jelas dalam praktiknya anti-Pancasila dan ingin mengganggu eksistensi NKRI, pemerintah harus tegas," ujar Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana, Rabu (12/7/2017).

Fraksinya akan menerima Perppu yang diajukan pemerintah. Menurut Dadang, pembubaran ormas anti-Pancasila saat ini rumit. Dengan Perppu No 2/2017, pencabutan status badan hukum ormas anti-Pancasila hanya bisa melewati dua sanksi administratif.

"Dapat kita bayangkan kalau ada ormas yang dinilai membahayakan dan kita harus menunggu keputusan pengadilan, maka fungsi pemerintah menjamin keamanan menjadi tidak pasti," ujar Wasekjen DPP Hanura tersebut.

Menko Polhukam Wiranto sebelumnya mengumumkan terbitnya Perppu Nomor 2/2017 sebagai pengganti atas UU Nomor 17/2013 tentang Ormas. Perppu Ormas mengatur tahapan sanksi bagi ormas anti-Pancasila yang lebih ringkas dibanding UU Nomor 17/2013.

Perppu Ormas mengatur tiga tahapan sanksi terhadap ormas. Pasal 61 Perppu Ormas mengatur sanksi administratif dengan tahapan peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. (dkp/fdn)