DetikNews
Rabu 12 Juli 2017, 19:50 WIB

Praperadilan Hary Tanoe, Hakim Tanya soal Pengiriman SPDP

Yulida Medistiara - detikNews
Praperadilan Hary Tanoe, Hakim Tanya soal Pengiriman SPDP Praperadilan Hary Tanoe (Yulida Medistiara/detikcom)
FOKUS BERITA: Hary Tanoe Tersangka
Jakarta - Hary Tanoe meminta status tersangkanya digugurkan melalui sidang praperadilan dugaan kasus SMS ancaman. Dalam sidang, hakim menanyai saksi ahli tentang keterlambatan pengiriman SPDP ke pihak terlapor yang menjadi materi permohonan praperadilan.

Awalnya saksi ahli pidana Abdul Chair Ramadhan memaparkan, setelah kasus naik ke tingkat penyidikan sehingga muncul surat perintah penyidikan (sprindik), maka dalam kurun 7 hari sejak diterbitkannya sprindik tersebut surat pemberitahuan tanda dimulainya penyidikan (SPDP) harus dikirimkan ke pihak pelapor, terlapor, dan jaksa penuntut umum.

Jika lebih dari kurun tersebut akan menyalahi konstitusi. Hal tersebut ada di aturan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara Nomor 130 Tahun 2015.

"Mengacu pada ketentuan MK Nomor 130 batas waktu antara sprindik dengan SPDP itu tidak boleh lebih dari 7 hari. Kalau lebih dari 7 hari, berarti melanggar norma hukum MK," kata Abdul Chair di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

Ia menjelaskan alasan pelapor dan terlapor harus diberitahukan SPDP-nya supaya semua pihak mengetahui status terbaru. Serta dapat mempersiapkan langkah hukum selanjutnya.

"Kenapa penting, karena menyangkut hak tersangka hak konstituen tersangka atau kepastian hukum agar pihak-pihak terkait dapat melakukan upaya-upaya lain terkait kepentingan dalam hal ini proses peradilan pidana," kata Abdul.

Lalu, hakim tunggal Cepi Iskandar menanyakan apakah pelapor, terlapor, dan jaksa penuntut umum harus diberi tahu bersamaan dalam kurun tersebut atau tidak. Abdul menjawab kepada semua pihak wajib hukumnya jika mengacu pada aturan MK.

Kemudian, hakim Cepi kembali mencecar Abdul terkait dengan hal ini. Ia menegaskan apakah penyidikan Polri masih bisa dilakukan atau gugur.

"Pertanyaannya, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ketika belum disampaikan ke terlapor apakah menjadi penyidikan yang sudah dilakukan penyidik ini menjadi batal atau gugur. Bagaimana pendapat ahli, apakah penyidikan yang dilakukan penyidik wajib diberitahukan ke semua. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan penyidik Polri tapi sudah dilakukan ke JPU untuk koordinasi dan pelapor sudah? Bagaimana?" kata Cepi.

"Menurut ahli, itu menjadi hak konstitusional dari seorang terlapor untuk sidang praperadilan," tutur Abdul.

Cepi kembali mengulang pertanyaan dengan mempertanyakan status gugur-tidaknya penyidikan ini. Abdul, yang merupakan akademisi dari Universitas Krisna Dwipayana, menyebut saat ini yang berwenang menentukan apakah proses penyidikan Polri sah atau tidak hanyalah hakim praperadilan.

"Memang sarananya praperadilan. Yang saya maksud apakah itu seusai hak kostitusionalnya di putusan MK wajib. Setelah dilakukan pemberitahuan itu, apakah penyidikan yang dilakukan penyidik tetap juga atau bagaimana pendapat ahli," tanya Cepi.

"Tentu seseorang yang merasa dalam dirugikan penyidikan tidak dapat menyatakan itu batal karena orang tersebut sarananya adalah dikembalikan kepada praperadilan. Di situ praperadilan yang akan memutus apakah keterlambatan SPDP kepada terlapor ini menjadi objek kepada peradilan apakah itu dapat dimaknai sebagai pelanggaran konstitusional MK yang berakibat SPDP itu dapat dibatalkan dan oleh karena itu dianggap tidak sah. Tentu harus dibatalkan dengan kekuatan keputusan hukum praperadilan," ucap Abdul.

Seperti diketahui, Hary Tanoe melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan untuk menggugurkan status tersangkanya. Dia meminta majelis hakim menerima permohonannya karena penyidikan yang dilakukan Polri diduga menyalahi aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kuasa hukum Hary Tanoe, Munatsir Mustaman, menyebut proses penyidikan kasus SMS ancaman menyalahi Pasal 109 KUHAP. Dalam pasal itu, menurut Munatsir, disebutkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) harus dikirim kepada terlapor dan pelapor dalam kurun 7 hari. Namun kenyataannya, ujar dia, SPDP baru dikirim 47 hari kemudian.
(yld/rvk)
FOKUS BERITA: Hary Tanoe Tersangka
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed