Panja DPR Usul BIN Pimpin Penyadapan Cegah Terorisme

Jakarta - Wakil ketua Panja RUU Antiterorisme Supiadin Aries Saputra menilai peran BIN perlu dilibatkan dalam mendeteksi gejala dini aksi terorisme. Aries mengusulkan BIN menjadi koordinator operasi intelijen untuk mencegah aksi terorisme.

"Kan ada koordinatornya, jadi BIN secara nasional melakukan seluruh operasi intelijen dalam rangka keamanan negara," ujar Aries di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2017).

Peran BIN, menurut Aries, bisa lebih mendalam untuk mencegah aksi terorisme. Sementara itu, polisi hanya mampu mendeteksi jika sudah memiliki alat bukti yang cukup.

"Padahal polisi itu dia harus menyadap berdasarkan hukum kalau ada indikasi. Kalau BIN itu mulai dari gejala, misal dia mengikuti dari awal. Misalnya mantan teroris, oleh BIN dimonitor terus," tutur Aries.

Usulan pelibatan BIN akan diatur dalam revisi UU nomor 15/2003 tentang tindak pidana terorisme. Aries menjamin tidak ada tumpang tindih antara kepolisian dan BIN dalam melakukan penyadapan.

"Bagi tugas, misal lebih cocok siapa, kalau BIN ya BIN yang nyadap. Jadi dikoordinasikan seluruh intelijen negara," imbuhnya.

Menurut Aries, selama ini belum ada ketentuan yang mengatur pencegahan terorisme. Termasuk penyadapan sebelum aksi terorisme dilancarkan.

"Memang belum dimasukkan dalam UU. Selama ini UU nomor 15/2003 tidak ada pasal melakukan pencegahan. Sehingga yang telepon bebas itu tidak diapa-apain," paparnya.

Mengenai fungsi TNI dalam operasi intelijen, Aries mengusulkan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI memberikan laporan intelijen kepada kepolisian.

"Iya, karena secara hukum penindakan terorisme ya polisi. Proses hukum semua polisi. BIN juga nggak bisa menindak, tapi ketika didapat baru dibahas bersama," tutupnya. (dkp/imk)