DetikNews
Rabu 12 Juli 2017, 12:27 WIB

Terima USD 200 Ribu, Eks Dirjen Dukcapil: Saya Cuma Pakai Rp 50 juta

Rina Atriana - detikNews
Terima USD 200 Ribu, Eks Dirjen Dukcapil: Saya Cuma Pakai Rp 50 juta Irman (ungu)/ Foto: Agung Pambudhy
FOKUS BERITA: Sidang Lanjutan e-KTP
Jakarta - Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman, mengakui menerima USD 200 ribu dari terdakwa e-KTP lainnya, Sugiharto. Meski begitu, Irman menuturkan uang tersebut untuk menalangi pembiayaan Tim Supervisi.

"Secara jujur saya mengakui bahwa saya benar telah menerima sejumlah USD 200 ribu dari terdakwa 2, bapak Sugiharto," kata Irman saat membacakan pleidoi di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2017).

Uang USD 200 ribu tersebut dikelola oleh Kasubag TU Pimpinan kala itu, Suciyati. Penalangan biaya untuk tim supervisi dilakukan untuk menyukseskan program e-KTP.

"Namun uang sejumlah USD 200 ribu tersebut saya serahkan dan dikelola oleh Suciyati, mantan Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Dirjen Dukcapil, untuk penalangan, pembiayaan tim supervisi. e-KTP. Penalangan pembiayaan tersebut sangat diperlukan untuk suksesnya proyek e-KTP," tutur Sugiharto.

Irman menjelaskan, dari keseluruhan uang yang dikelola Suciyati ada Rp 50 juta di antaranya dipakai untuk keperluan pribadi. Uang tersebut telah dikembalikan kepada negara melalui KPK.

"Dari keseluruhan uang yang dikelola Suciyati, Rp 50 juta di antaranya terpakai untuk keperluan pribadi saya. Sebagai pertanggungjawaban saya maka uang sejumlah uang Rp 50 juta tersebut telah saya setorkan ke rekening penampungan KPK di Bank BRI pada 14 Desember 2016," jelasnya.

Sebelumnya Irman menyebut sama sekali tak terkait dalam hal pengurusan pendanaan proyek e-KTP. Sebagai Dirjen kala itu tugasnya adalah memberikan dukungan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar program sukses terlaksana.

"Terkait dengan pencairan dan penggunaan anggaran saya tidak ikut campur, dan saya serahkan sepenuhnya kepada KPA, PPK, dan yang terkait lainnya sesuai dengan yang diatur dan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah," ujar Irman.
(rna/rvk)
FOKUS BERITA: Sidang Lanjutan e-KTP
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed