Disesalkan Pernyataan Mendagri Soal Konflik Parpol & Pilkada

Jakarta - Pernyataan Mendagri M. Ma'ruf bahwa calon dari partai yang dilanda konflik terancam gagal mengikuti pilkada disesalkan. Menurut Wakil Ketua umum PBR Mahendraddata, yang berhak menentukan lolos tidaknya pencalonan adalah KPUD terkait."Yang menentukan kan KPUD setempat. Jadi, pernyataan mendagri itu bisa disebut sebagai ingin mencampuri pelaksanaan pilkada," ujar Mahendraddata ketika dihubungi detikcom melalui telepon, Kamis (5/5/2005).KPUD, jelas Mahendraddata, sudah punya daftar tentang kepengurusan parpol yang diakui di daerahnya. Dan umumnya di daerah-daerah tidak ada kepengurusan ganda seperti di pusat. "Baik PBR maupun PKB kan pecahnya cuma di tingkat elit. Jangan diterjemahkan bahwa daerah pecah juga."Mahendraddata, yang masuk dalam kubu PBR versi Zaenal Ma'arif, menyatakan kepengurusan PBR di daerah-daerah solid. "Jadi, perpecahan di pusat jangan lalu diterjemahkan kalau daerah pecah juga," kata politisi yang mengaku akan mundur dari kepengurusan di PBR jika terpilih sebagai anggota Komisi Kejaksaan ini.Dalam kesempatan itu Mahendraddata juga menyatakan pendapatnya bahwa konflik internal di PBR dan PKB merupakan contoh yang tidak baik bagi pendidikan politik. Sebab ini menunjukan akan kualitas parpol tersebut. Konflik internal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap partai. "Namun kita berharap bahwa masyarakat dapat menganggapnya sebagai awal yang baik bagi politik itu sendiri," ujarnya.Menurut Mahendraddata, PBR sendiri berusaha untuk membuktikan kepada masyarakat dengan melalui program-program kerja nyata. Kepercayaan masyarakat bisa ditimbulkan kembali dengan adanya sosialisasi program-program kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini salah satunya dengan pertunjukan wayang orang.Sebelumnya Mendagri M. Ma'ruf menyatakan parpol yang mempunyai masalah harus bisa menyelesaikannya jika tidak ingin erancam tidak bisa mengikuti pilkada. Bila tidak segera diselesaikan, kandidat dari mereka akan gugur sejak awal. (gtp/)