DetikNews
Selasa 11 Juli 2017, 18:37 WIB

Kritik DPR, Tsamara: Awasi Lembaga Sendiri Saja Belum Bisa

Heldania Ultri Lubis - detikNews
Kritik DPR, Tsamara: Awasi Lembaga Sendiri Saja Belum Bisa Tsamara Amany (Dok. Istimewa)
Jakarta - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany Alatas mengkritik DPR yang mengawasi KPK lewat Pansus Hak Angket KPK. Tsamara menyebut selama ini DPR belum mampu membenahi lembaga sendiri.

"Intinya, soal Pansus Hak Angket KPK, bagi saya DPR sendiri nggak mampu melakukan kritik terhadap lembaganya. Jadi kenapa mau menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga lain. Untuk mengawasi lembaga mereka sendiri saja nggak bisa," ujar Tsamara dalam diskusi yang berlangsung di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017).

Tsamara mengkritik DPR yang dinilai selama ini belum bekerja secara efektif. Ia menyebut Pansus Hak Angket KPK yang dibentuk DPR malah menciptakan masalah baru, bukan menyelesaikan masalah yang ada.

"Fahri (Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah) ngomong kasus e-KTP adalah khayalan. Saya sangat menyayangkan pernyataan itu. Kalau memang benar, silakan DPR tunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa KPK tidak melakukan penyelidikan dan penyidikannya secara serius," katanya.

Diskusi soal hak angket KPK / Diskusi soal hak angket KPK. (Heldania Utri Lubis/detikcom)


Ia juga mengkritik soal kunjungan Pansus Hak Angket KPK ke Lapas Sukamiskin di Bandung untuk bertemu dengan koruptor. Menurutnya, kunjungan itu menyiratkan kesan bahwa koruptor merupakan korban KPK.

"Seakan-akan koruptor itu korban dari KPK. Padahal yang memutuskan (bersalah atau tidak) adalah pengadilan, bukan KPK. Para koruptor ditangkap, karena bukti yang diberikan oleh KPK itu kuat. Jadi kenapa mereka (DPR) nggak liat betapa baik kinerjanya KPK? Padahal hampir 100 persen pengusutan KPK berhasil," tuturnya.

Lebih lanjut, Tsamara mengatakan tuduhan bahwa KPK bertindak secara tebang pilih tidaklah benar. Ia menyebut banyak kasus yang diusut KPK dilakukan tanpa pandang bulu.

[Gambas:Video 20detik]

"Kalo dibilang tebang pilih, mana buktinya? Di era Presiden Jokowi, saudara iparnya diselidiki dalam kasus suap pajak dan akhirnya Presiden sadar bahwa KPK nggak pandang bulu. Sekjen NasDem ditangkap, Ketua DPRD Mojokerto ditangkap, apalagi kalau anggota parpol-nya, kalau salah ya ditangkap saja. Jadi kalau bilang kinerja KPK nggak sukses, apa indikatornya? Jangan hanya menyatakan pendapat tanpa fakta dan data," ucap Tsamara.

Ia juga menyebut, melalui KPK, Rp 2,3 triliun uang negara berhasil diselamatkan. Kinerja KPK tersebut, menurutnya, jauh berbeda dengan apa yang dikerjakan DPR sebagai lembaga yang mewakili rakyat.

"Apa yang dikerjakan DPR? Undang-undang banyak yang nggak selesai, e-KTP kacau. Kenapa mereka nggak berkaca kepada diri mereka sendiri? Daripada jengukin para koruptor, yang memang pantas berada di sana karena mereka korupsi, mending temui rakyat, yang selama ini jadi korban para koruptor itu," katanya.

Tsamara menyebut DPR harus mampu memberikan argumen sehat yang dapat diterima rakyat. Menurutnya, saat ini tindakan DPR tidak mengedepankan kepentingan publik.

"Kalaupun mereka sensitif sama KPK, berikan argumentasi yang sehat. Jangan malah menyodorkan teori konspirasi kepada rakyat. Sangat disayangkan anggota DPR nggak denger aspirasi rakyat, lupa kalau mereka duduk di sana (kursi DPR) karena dipilih oleh rakyat," katanya.

"Jadi saat ini yang bisa kita lakukan adalah terus mendukung KPK. Saya minta Presiden untuk bersikap tegas mendukung KPK. KPK harus diperkuat. DPR juga harus sadar diri bahwa saat ini mereka tidak dipercaya rakyat. Ingat bahwa rakyat saat ini udah nggak bodoh, rakyat sudah semakin pintar," tuturnya.
(hld/imk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed