ADVERTISEMENT

Nelayan Cantrang Minta ke Jokowi Bisa Melaut hingga Desember

Ray Jordan - detikNews
Selasa, 11 Jul 2017 16:55 WIB
Demo soal cantrang di depan Istana (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - Perwakilan nelayan yang biasa menggunakan cantrang, yang berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, diterima oleh Kepala Staf Presiden, Teten Masduki. Apa saja yang dibahas?

Juru bicara Aliansi Nelayan Indonesia, Setiabudi, mengatakan Teten Masduki menyampaikan beliau diinstruksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menemui para nelayan pengguna cantrang tersebut. Pertemuan itu dimanfaatkan para perwakilan nelayan untuk menyampaikan keluh kesah mereka.

"Pertama, pemerintah memberikan kelonggaran dan kemudahan untuk melaut bagi para nelayan sampai Desember dan tidak ada penangkapan di laut," kata Setiabudi seusai pertemuan di Kantor Staf Presiden, gedung Bina Graha, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).

Kedua, lanjut Setiabudi, pemerintah akan melakukan kajian sampai Desember, termasuk pembahasan tentang cantrang, apakah cantrang ini merusak lingkungan atau tidak. "Seandainya tidak, akan dilegalkan secara nasional, permanen," katanya.

Ketiga, lanjut Setiabudi, pemerintah akan mengunjungi sentra-sentra nelayan cantrang di Tegal, Lamongan, Pati, Pantura, dan seterusnya. "Pemerintah ataupun Presiden, yang selama ini kita kenal sebagai presiden yang paling suka blusukan, dia lihat kondisi di lapangan," ujarnya.

Setibudi juga mengatakan Presiden Jokowi sudah berjanji mau menerima dan berdialog dengan nelayan pengguna cantrang dalam waktu dekat ini.

Peraturan menteri yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait larangan penggunaan cantrang berdampak luas ke para nelayan. Menurut Setiabudi, larangan itu akan semakin meningkatkan angka kemiskinan para nelayan.

"Sebagai contoh di Rembang. Tingkat kemiskinan Rembang yang kami tahu hari ini, kisarannya 18 persen. Seandainya ini dilarang, akan berlipat-lipat tingkat kemiskinan yang ada di sana, karena bergantung pada sektor perikanan," katanya.

"Jadi banyak hal, banyak akibat dampak negatif yang timbul dari pelarangan ini. Tidak hanya nelayan, tapi juga profesi lain yang mendukung kehidupan nelayan. Di Tegal itu potensinya bisa menghilangkan 30 ribu pekerjaan. Nah, ini sangat berbahaya. Hal lain karena orang menganggur ya gimana, pekerjaan apalagi. Ini juga bisa mengundang kriminalitas. Itulah yang ditakutkan oleh kami nelayan," tambahnya. (jor/dhn)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT