Pantauan detikcom di Taman Pandang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017), ada 13 nelayan yang menemui Teten di Istana Negara. Ada empat kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu. Salah seorang perwakilan nelayan yang berkemeja putih kemudian menyampaikan hasil pertemuan tersebut melalui mobil komando.
"Kami telah bertemu Kepala Staf Presiden Teten Masduki dan beliau menyampaikan 4 hal rekomendasi terkait kebijakan cantrang. Pertama pemerintah akan memberikan kelonggaran, untuk menggunakan cantrang sampai Desember 2017," kata pria itu.
"Kedua akan ada kajian lebih lanjut terkait cantrang untuk dugaan merusak lingkungan atau tidak. Nelayan minta dilegalkan secara nasional kalau ternyata penggunaan cantrang tidak merusak lingkungan," ujarnya.
Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga dijanjikan akan mengunjungi sentra-sentra perikanan yang memproduksi ikan dengan cantrang. Perwakilan nelayan juga dijanjikan bertemu dengan Presiden Jokowi.
"Ketiga, Presiden Jokowi berjanji mengunjungi kawan-kawan dari daerah sentra-sentra perikanan yang memproduksi ikan dengan cantrang. Kita dukung kebijakan Presiden, tapi jangan bunuh perekonomian kami, jangan tolak cantrang, tapi dikelola," urainya.
"Keempat, Presiden Jokowi akan berjanji menerima perwakilan nelayan seluruh Indonesia. Kalau melaut ditangkap, silakan laporkan kepada pemerintah," sambung dia.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Daniel Johan, yang juga hadir dalam demonstrasi itu, meminta Presiden mendengarkan keluhan para nelayan. "Nelayan yang hadir hari ini adalah nelayan yang dulu aktif menyuarakan Jokowi. Jangan setelah itu dikasih hadiah pahit," kata Daniel.
Politikus PKB itu mengatakan saat ini para nelayan membutuhkan aturan soal penggunaan cantrang. Daniel menyinggung tutupnya sejumlah pabrik surimi sebagai dampak pelarangan cantrang.
"Kerugian secara nominal setelah pelarangan cantrang tersebut ada 17 pabrik surimi (pabrik pengolahan hasil laut) di Jawa Timur sekarang bangkrut, tutup. Bahan baku surimi ini adalah hasil tangkapan cantrang itu. Indonesia dulu kan eksportir hasil laut, sekarang pabrik-pabrik itu ambil bahannya dari luar," katanya.
Dengan tutupnya pabrik tersebut, banyak kerugian yang ditanggung negara. Daniel menyebut saat ini nelayan hanya membutuhkan pengaturan soal penggunaan cantrang.
"Yang kita butuhkan adalah pengaturan, bukan pelarangan," tutur Daniel. (ams/tor)
