DetikNews
Selasa 11 Juli 2017, 15:10 WIB

Gerindra: Parpol yang Bisa Usung Capres, Kok Pemerintah Ngotot?

Andhika Prasetia - detikNews
Gerindra: Parpol yang Bisa Usung Capres, Kok Pemerintah Ngotot? Foto: Ahmad Riza Patria (Andhika Prasetia/detikcom)
FOKUS BERITA: 5 Isu Krusial UU Pemilu
Jakarta - Ketua DPP Gerindra, Ahmad Riza Patria menyayangkan sikap pemerintah yang ngotot presidential threshold 20 persen. Menurut Riza, yang berhak mengusung capres adalah parpol, bukan pemerintah.

"Nah, ini PT (presidential threshold) belum selesai. PT ini, saya heran kok pemerintah ngotot? Padahal yang punya kewenangan usung capres parpol atau gabungan parpol, pemerintah tak memiliki kewenangan," ujar Riza dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017).



Seperti diketahui, pemerintah melalui Kemendagri berulangkali menyampaikan bahwa presidential threshold yang ideal sebesar 20 persen. Riza menyampaikan, karena usulan tersebut pembahasan RUU Pemilu tak kunjung selesai.

"Sejak awal saya apresiasi yang disampaikan Mendagri dan Presiden bahwa RUU Pemilu domain DPR. Berilah keleluasaan kepada DPR untuk mengelola. Dalam perjalanan, ada satu pasal yang belum bergerak, saya sampaikan pemerintah nggak ada kewenangan," jelas Riza.



Politikus Gerindra ini mengatakan, saat ini sudah tidak dibutuhkan lagi presidential threshold. Hal tersebut berdasarkan putusan MK soal Pemilu serentak.

"Kedua, PT ini karena serentak sudah banyak pakar, ahli, menyatakan ini ilegal kalau ada PT. Masa pemilu 2019 menggunakan Pemilu 2014? Nanti parlemen yang duduk 2019 ada parpol baru dan ada parpol yang tidak," urainya.
(dkp/imk)
FOKUS BERITA: 5 Isu Krusial UU Pemilu
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed