Dana Taktis Itu KPU-gate

Jakarta - Dari balik selnya di Rutan Salemba, Mulyana W Kusumah terbengong-bengong. Dia kaget. Masak ada dana taktis KPU Rp 20 miliar?"Saya kira yang terjadi di KPU merupakan skandal KPU-gate," tuduh Mulyana. Pernyataan Mulyana ini tertulis dalam selembar kertas. Tulisan tangan itu dibacakan anak sulung Mulyana yang rajin memperjuangkan nasib ayah tercinta, Gina Santiyana.Gina membacakan suara ayahnya di hadapan wartawan di halaman Rutan Salemba, Jl Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Kamis (5/5/2005)."Soal dana taktis atau apa pun namanya, saya sama sekali tidak tahu, apalagi yang jumlahnya Rp 20 miliar," aku Mulyana.Dana taktis sebanyak itu, kata Mulyana, tidak lewat mekanisme pleno KPU. Tapi mengapa Mulyana sampai tak tahu? "Dalam beberapa hal, struktur pengambilan keputusan di KPU bukan kompetensi anggota KPU," ungkap pria gondrong ikal ini.Dana taktis Rp 20 miliar diakui Kabiro Keuangan KPU Hamdani Amin ketika diperiksa KPK. Buntutnya, Hamdani pun berstatus tersangka dan disel di Polda Metro Jaya. Dari dana taktis sebanyak itulah dia kemudian mengucurkan dana ratusan juta rupiah kepada Mulyana untuk menyuap auditor BPK Khairiansyah Salman.Hamdani mendapatkan dana taktis itu dari rekanan-rekanan KPU. Rekanan memberi kucuran jutaan hingga miliaran rupiah. "Dalam pemeriksaan nanti akan kita telusuri apakah dana itu sebagai tanda terimakasih, apakah ini semacam suap, apakah ini pemerasan. Kalau ini diberikan dalam rangka mendapatkan proyek itu terkena pasal 5 ayat 1 (UU No 31/1999). Tapi kalau hanya sebagai hadiah, itu dia tidak kena, atau kalau dia diperas juga tidak kena. Orang yang memeras yang kena," papar Wakil Ketua KPK Tumpak Panggabean pada Rabu kemarin.Hamdani mengaku Rp 20 miliar itu digunakan untuk operasional KPU dan diberikan kepada individu-individu tertentu.PansusSelain itu, Mulyana juga mengusulkan dibentuknya panitia khusus (pansus) DPR untuk mengusut dugaan korupsi di KPU. "Supaya menjadi public issue untuk dikritisi masyarakat dan sebagai uji publik atas laporan BPK," kata Mulyana.Diharapkan hasil pansus itu bisa dijadikan sebagai alat untuk mencegah dan menangani kasus-kasus korupsi. (nrl/)