Anggota DPR Kompak Bantah Dakwaan e-KTP, Ini Kata KPK

Jakarta - Saksi unsur DPR yang dipanggil KPK kompak menolak isi dakwaan kasus korupsi e-KTP dengan membantah menerima aliran dana dan tidak mengenal tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. KPK menyebut penanganan perkara tidak bergantung pengakuan.

"Soal bantahan-bantahan saya kira soal posisi KPK masih sama. Sejak KPK melakukan penanganan kasus korupsi kami tidak bergantung pada bantahan atau pengakuan pihak-pihak," tegas Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Senin (10/7/2017).

Baca juga: Diperiksa soal e-KTP, 2 Anggota DPR Ini Kompak Mengaku Tak Terlibat

Sebagian besar saksi yang dihadirkan KPK juga pernah menjadi saksi sebelumnya di persidangan dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Dalam kesaksian terhadap Andi Narogong, mereka mengaku dimintai keterangan tak jauh berbeda.

"Tentu kita butuh melakukan pemeriksaan kembali terhadap saksi-saksi tersebut. Meskipun mereka sudah menyampaikan di persidangan untuk Irman dan Sugiharto, ketika kita melakukan penyidikan baru untuk tersangka yang lain, menurut hukum acara, maka kami perlu melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut. Tentu ketika ada informasi baru kita akan lakukan klarifikasi lebih lanjut," papar Febri.

Baca juga: Kasus e-KTP, KPK Kembali Panggil Anggota DPR Lagi Termasuk Novanto

"Secara umum konstruksinya sama, tapi ada pendalaman-pendalaman tertentu terkait perbuatan tersangka," imbuhnya.

Dalam pemeriksaan saksi klaster politik yang dilakukan KPK sejak pekan lalu, beberapa anggota maupun eks anggota DPR menyangkal menerima duit haram e-KTP. Mereka juga menyatakan tak pernah mengenal, apalagi berkomunikasi dengan Andi Narogong.

Merka yang membantah adalah antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. Ada pula Anggota Komisi VIII Abdul Malik Haramain, Anggota Komisi II Arif Wibowo, mantan Ketua DPR Marzuki Alie, Anggota Komisi VIII Khatibul Umam, dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Terakhir, mantan pimpinan Komisi II DPR Taufiq Effendi dan Teguh Juwarno. (nif/elz)