Pepabri Dukung TNI Aktif Ikut Pilkada

Jakarta - Pepabri mendukung kebijakan Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto bahwa anggota TNI yang ikut pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus nonaktif. Mereka yang ikut juga harus berani menerima kekalahan dan kemenangan."Sebagai warga negara, anggota TNI dan Polri memiliki hak politik, digunakan atau tidak punya hak untuk ikut dalam pencalonan dalam Pilkada mendatang. Tapi harus nonaktif tidak boleh menggunakan seragam lagi," jelas Ketua Umum DPP Pepabri IGM Putera Astaman kepada wartawan disela-sela Rapat Kerja Terpusat I Pepabri di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Rabu (4/5/2005).Menurut Putera Astaman, kebijakan Panglima yang memperbolehkan anggota ikut pencalonan sesuai dengan perundag-undangan yang ada. Hanya saja, Pepabri meminta kepada anggota TNI yang ikut harus siap dan berani menerima kemenangan dan kekalahan. Untuk itulah, Pepabri menghimbau kepada keluarga besar pensiunan dan warakawuri untuk menggunakan hak politiknya secara benar. Asalkan pasangan yang dipilih akan bermanfaat bagi kepentingan rakyat di daerah tersebut. "Terserah apakah itu calon dari sipil maupun TNI aktif. Siapapun yang terpilih, Pepabri tetap berpegang pada prinsip kepercayaan, harapan, hati nurani dan hak politik masing-masing," katanya. Sementara itu, Kepala Bidang Sospolkam Pepabri Udju S Dinata membenarkan adanya kekuatiran sejumlah kalangan kembalinya TNI dan Polri kepada tataran politik praktis. "Sebenarnya bagi Pepabri berpikiran adanya dikotomi sipil-militer, Islam-non Islam, tua dan muda, Jawa atau bukan merupakan virus berbahaya yang dikembangkan," jelasnya.Udju menambahkan, Pepabri tidak pernah berpikir dan menerima toleransi soal dokotomi tersebut. Menurutnya, diperbolehkannya anggota TNI dalam pencalonan itu sesuai dengan UU yang ada. "Itu hak politik setiap warga negara, digunakan atau tidak, kenapa dipersoalkan. Kalau itu yang dipersoalkan ini merupakan sikap yang tendensius," ujarnya.Tentunya, jelas Udju, kebijakan pimpinan TNI dan Polri menyangkut persoalan tersebut telah melalui pertimbangan yang mendalam. Kekuatiran akan adanya perpecahan di tubuh TNI atau Polri, jelas Udju, tidak berdasar dan tidak akan pernah terjadi. Kekuatiran kalangan ikut sertanya anggota TNI ikut pencalonan akan mempengaruhi profesionalitas parjurit juga tidak berdasar. Pemerintah dalam hal ini TNI, lanjut Udju, tentunya telah mempertimbangkan ekses yang ada agar tidak terjadi friksi ke dalam tubuh institusi TNI. "Saya kira, tidak akan menggangu profesionalitas. Karena profesionalitas itu juga ditentukan banyak faktor lainnya. Seberapa besar sih prosentasi yang ikut mencalonkan diri dengan jumlah prajurit yang ada di Indonesia. Saya jamin itu tidak akan terjadi," kata Udju. (zal/)