KPK Periksa 10 Kasus Dugaan Korupsi KPU Selain Logistik

Jakarta - Dugaan korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) rupanya sangat banyak. Selain 5 proyek logistik KPU yang diduga dikorup, ternyata ada 10 kasus korupsi lainnya. Kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memeriksa 10 kasus tersebut. Ketua KPK Taufikkurahman Ruki mengatakan hingga kini belum menerima hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap KPU. BPK lah yang menyebut ada indikasi korupsi dalam 5 proyek logistik KPU. Kelima proyek itu yakni pengadaan kotak suara, tinta sidik jari, surat suara, amplop dan teknologi informasi (TI). Ruki mengaku 5 kasus dugaan korupsi itu justru belum disentuh. "Di luar itu (5 proyek pengadaan logistik) kami sudah pegang. Kami sudah melangkah untuk memeriksa 10 kasus lainnya," kata Ruki kepada wartawan di kantor KPK, Jl. Veteran, Jakarta, Rabu (4/5/2005). Sementara itu KPK didatangi sejumlah pengurus Ikhwanul Muslimin Indonesia. Rombongan yang dipimpin Habib Husein Al Habsy itu mendatangi KPK untuk menyatakan dukungannya atas penanganan kasus korupsi KPU. "Kita ingin mengecek secara langsung bagaimana KPK menangani kasus KPU. Kami siap membantu," kata Habib Husein. Ikwanul Muslimin bahkan telah membentuk tim untuk mengumpulkan data korupsi di seluruh Indonesia. Hingga kini Ikhwanul Muslimin telah memiliki data korupsi mulai korupsi bupati dan mantan bupati, gubernur dan mantan gubernur, sampai menteri dan mantan menteri. Saat didesak siapa nama menteri yang terindikasi korupsi, Habib itu menolak menyebutnya. "Saya tak bisa menyebut nama karena kita juga menghormati praduga tak bersalah," katanya. (iy/)