Wiranto: Pemerintah Bukan Ngotot PT 20%, Ini Demi Rakyat

Jakarta - Di saat beberapa fraksi di DPR menawarkan jalan tengah presidential threshold 10% di RUU Pemilu, pemerintah berpegang pada keinginan presidential threshold 20%. Menko Polhukam Wiranto menjelaskan ini bukan suatu bentuk sikap ngotot.

"Ini bukan ngotot ya. Ini kepentingan rakyat, bangsa, nggak perlu ngotot. Asal ada satu argumentasi sehat untuk apa mesti ngotot," kata Wiranto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Wiranto mengajak pembahasan RUU Pemilu tidak lagi molor karena berpengaruh pada persiapan Pemilu 2019. Soal usulan rapat konsultasi DPR dan Presiden, Wiranto membuka kemungkinan itu.

"Ya itu boleh boleh aja dan pada saat kepentingan nasional ya, pemerintah, eksekutif dan legislatif bertemu. Pertemuan antarpansus, atau pada level menteri belum menghasilkan suatu kesepakatan kita tingkatkan ke presiden, ya nggak masalah," ucapnya.

Dia menyebut sudah ada pertemuan yang kontinu dengan elite-elite politik dalam membahas RUU Pemilu, namun belum tercapai semua kesepakatan. Meski demikian, belum 10 partai yang ditemui pemerintah.

"Sudah ada nanti tinggal diselesaikan. Sudah ketemu ketua fraksi dan sekjen sudah ketemu. Sudah ada poin poin dan 5 isu krusial sudah ketemu," ujar Wiranto.

Pengambilan keputusan RUU Pemilu awalnya dijadwalkan hari ini di Pansus. Namun, pembahasan soal presidential threshold belum mencapai titik temu hingga sekarang. (gbr/imk)