DetikNews
Senin 10 Juli 2017, 10:50 WIB

MA Putuskan Holdingisasi Tak Bertentangan dengan UU BUMN

Andi Saputra - detikNews
MA Putuskan Holdingisasi Tak Bertentangan dengan UU BUMN Gedung MA di Jalan Medan Merdeka Utara (ari/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan PP 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Gugatan itu diajukan oleh Majelis Nasional KAHMI yang diwakili oleh presidiumnya, Mahfud Md.

Kasus bermula saat Presiden Joko Widodo mengeluarkan PP 72 Tahun 2016 yang mengubah PP Nomor 44 Tahun 2005 pada 30 Desember 2016.

Pasal 2 ayat (2) PP 44/2005 menyebutkan:

Sumber yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a adalah:

a. dana segar;
b. proyek-proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas; dan/atau
d. aset-aset negara lainnya.

Aturan di atas diubah menjadi:

(1) Penyertaan Modal Negara ke dalam BUMN dan Perseroan Terbatas bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. kapitalisasi cadangan, dan/atau;
c. sumber lainnya;

(2) Sumber Penyertaan Modal Negara yang berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kekayaan negara berupa:

a. dana segar;
b. barang milik negara;
c. piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas;
d. saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas, dan/atau;
e. aset negara lainnya;

Dengan perubahan tersebut telah terdapat perubahan isi Pasal 2 ayat (2) huruf b, yang sebelumnya di PP 44/2005 berbunyi 'proyek-proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara' dihapus dan diubah menjadi berbunyi 'barang milik negara'

Aturan di atas juga menjadi dasar hukum dilakukan holding BUMN.

Menurut KAHMI, hal itu merupakan pelanggaran berupa penghapusan dan perubahan norma yang ada di UU BUMN melalui PP 72/2016, sehingga jelas ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b PP 72/2016 bertentangan dengan UU BUMN sepajang tidak dimaknai "Proyek-proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara'

"Akan memiliki risiko terbukanya mekanisme pencucian aset negara menjadi aset badan usaha lain karena terdapat degradasi dalam proses maupun pengawasannya," ujar KAHMI dalam gugatannya.

Menurut KAHMI, pada saat suatu barang masih berstatus sebagai Barang Milik Negara, maka pemindahtanganannya memerlukan persetujuan DPR atau Menteri Keuangan sesuai dengan batas kewe nangannya. Namun, apabila Barang Milik Negara tersebut dijadikanpenyertaan modal pada BUMN, maka akan bertransformasi menjadi aktiva/aset dari BUMN.

"Selanjutnya, apabila dikemudian hari akan dilakukan pemindahtanganan barang milik negara tersebut yang
telah menjadi barang milik BUMN ke badan usaha lain, maka persetujuan untuk pemindahtanganan aktiva/aset BUMN cukup dengan persetujuan RUPS/Menteri atau Dewan Komisaris," papar pemohon.

Namun apa kata MA?

"Menolak permohonan pemohon," putus MA sebagaimana dilansir panitera MA, Senin (10/7/2017).

Duduk sebagai ketua majelis Supandi, Is Sudaryono dan Hary Djatmiko. Majelis menyatakan pasal yang digugat tidak bertentangand engan Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Perusahaan Milik Negara (PMN) saham BUMN ke BUMN lainnya yang mengakibatkan BUMN menjadi anak perusahaan dari BUMN induk (holding) dimungkinkan karena tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa terhadap BUMN yang menjadi anak perusahaan dari BUMN induk berubah menjadi Perseroan Terbatas.

"Holdingisasi tidaklah sama dengan privatisasi karena privatisasi bertujuan salah satunya adalah memperluas kepemilikan masyarakat, namun dalam holdingisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2A ayat (2) kepemilikan saham mayoritas masih di tangan negara melalui BUMN induk dan dalam prakteknya holdingisasi beberapa BUMN pernah dilakukan pemerintah terhadap beberapa BUMN yang sejenis," ucap majelis dalam sidang pada 8 Juni 2017 lalu.
(asp/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed