Jokowi Ajak Keluarga ke Jerman-Turki, PD: Penjelasan Istana Blunder

Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Rachlan Nashidik mengkritisi Presiden Jokowi yang membawa serta keluarganya dalam lawatan ke Turki dan Jerman. Meskipun tak ada peraturan hukum yang melarang, Rachlan menilai nilai kepantasan menjadi satu hal yang patut dipertimbangkan oleh Jokowi.

"Dalam arti bahwa fasilitas keamanan, protokol keamanan berlaku kepada yang bersangkutan. Dalam hal tertentu, ini juga berlaku kepada keluarga, kepada anak," kata Rachlan saat berbincang dengan detikcom, Senin (10/7/2017).

Pihak Istana sebelumnya menegaskan biaya perjalanan anggota keluarga tersebut ditanggung sendiri oleh Presiden Jokowi. Terkait itu, Rachlan menilai pernyataan itu merupakan sebuah blunder.

"Memangnya telah mengubah protokol kepresidenan menjadi pesawat komersial? di mana orang bisa membayar untuk menumpang di pesawat kepresidenan kan nggak." ujarnya.

"Jadi penjelasan dari Istana itu malah bikin blunder," sambungnya.

Rachlan juga mengisahkan ketika Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat gelar kebangsawanan dari Ratu Elizabeth II. Kala itu SBY memboyong istri dan kedua anaknya, Ibas dan Agus ke Inggris karena mendapat undangan untuk keluarga.

"Lain dengan kasus Pak SBY, karena keluarganya diundang agar keluarganya menyaksikan bapaknya dikasih gelar kebangsawanan oleh Ratu Inggris. Jadi bukan buat piknik," sebutnya.

Presiden Jokowi terbang ke Turki untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan. Dari Turki, Jokowi kemudian bertolak ke Hamburg, Jerman untuk mengikuti KTT G-20.

Semua keluarga presiden ikut dalam rombongan. Mereka adalah anak pertama Gibran Rakabuming Raka, istrinya Selvi Ananda, dan anaknya. Anak kedua Jokowi Kahiyang Ayu, dan anak bungsu Kaesang Pangarep juga ikut dalam rombongan.

"Presiden menegaskan bahwa seluruh biaya perjalanan dan akomodasi anggota keluarga Presiden yang turut serta dalam perjalanan ke Turki dan Jerman sejak 5 sampai 9 Juli 2017 menjadi tanggungan pribadi Presiden," kata Kepala Biro Pers Sekretariat Kepresidenan Bey Machmudin dalam keterangan tertulis, Minggu (9/7).

(irm/idh)