ICW Kritik Pansus Hak Angket KPK yang Undang Yusril dan Romli

Jakarta - Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritik pansus hak angket KPK di DPR yang mengundang Yusril Ihza Mahendra dan Romli Atmasasmita selaku ahli hukum tata negara untuk menjelaskan posisi KPK dalam hukum tata negara. ICW memandang Yusril dan Romli tidak sepenuhnya objektif untuk menilai KPK.

"Menurut saya mereka sulit akan objektif karena track record-nya masing-masing. Romli pernah menjadi ahli untuk BG (Jenderal Budi Gunawan), berhadap-hadapan dengan KPK. Yusril menjadi ahli dalam kasus Hartati Murdaya," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz saat dihubungi Minggu, (9/7/2017).

Donal menilai legitimasi Yusril dan Romli tak lagi menjadi kuat. Pasalnya, terdapat 400 orang profesor menurut Donal yang mendukung KPK.

"Dengan 400 orang yang mendukung KPK, itu keahlian Yusril dan Romli itu menjadi tidak ada apa-apanya," ucap Donal.

Baca Juga: Tudingan 'Koki Gila' untuk Penyidik KPK

Sebelumnya, pada Jumat (7/9) lalu, pansus KPK mengunjungi Lapas Sukamiskin untuk bertemu dengan para napi koruptor. Donal menilai hal tersebut merupakan bentuk kampanye negatif kepada KPK. Sehingga, pansus KPK disebut Donal akan 'berteman' dengan orang-orang yang kontra dengan KPK.

"Dia akan mencari ahli-ahli yang searah dengan selera mereka. Yang selaras dengan keinginan pansus. Maka datanglah mereka ke napi kasus korupsi, agar kesaksian napi korupsi itu bisa menjadi alat kampanye mereka," papar Donal.

Sebelumnya, anggota pansus KPK dari fraksi Golkar Misbakhun menilai pansus saat ini masih mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Termasuk pandangan ahli hukum tata negara dan fraksi-fraksi yang menolak usulan hak angket di DPR.

Sementara untuk Yusril yang diundang hari ini, menurut anggota komisi XI itu, memiliki posisi yang sangat strategis sebab saat undang-undang KPK disusun, Yusril lah yang mewakili pemerintah. (irm/irm)